Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KEMENTERIAN Sosial tengah mengkaji peningkatan besaran indeks Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bersama dengan sejumlah instansi kementerian dan lembaga.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, kemarin. "Kami sedang membahas indeks BPNT di lintas kementerian, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," kata Mensos.
Menurut Agus, peningkatan besaran indeks BPNT diharapkan dapat meringankan beban keluarga dengan tiga anak. Sebab, selama ini bantuan dengan indeks besaran Rp 110.000 per bulan itu, rata-rata hanya mencukupi untuk keperluan mereka selama tujuh hingga sepuluh hari.
BPNT merupakan program penganti pemberian beras sejahtera (rastra) yang diberikan kepada penerima manfaat berupa uang Rp110.000 per KK melalui rekening untuk pembelian beras dan telur pada E-Warong.
Dari total 15,3 juta penerima bansos pangan, saat ini yang telah menerima bansos dalam bentuk BPNT mencapai 10 juta dan penerima beras sejahtera (rasta) ada 5,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Harga rastra telah ditetapkan Rp10.219 per kilogram.
Baca Juga: Transformasi BPNT untuk Rakyat Sejahtera dan Mandiri
Selain meningkatkan besaran indeks BPNT, ujar Agus, tahun ini Kemensos juga mendorong program pemberdayaan KPM bantuan sosial seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), E-Warong dan Kube Jasa yang jumlahnya masih sangat kecil.
"Karena itu, dua program ini akan kami tingkatkan dengan mendorong KPM agar segera graduasi (mandiri dan keluar dari program bansos). Jadi, ibu-ibu yang masih dalam antrean segera menikmati PKH (Program Keluarga Harapan)," ujar Mensos.
Bansos sekaligus pemberdayaan ekonomi itu jadi bagian dari upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan menjadi 9,3% pada akhir 2019. (Ind/H-3)
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
Sekjen) Kemensos RI Harry Hikmat mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved