KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) berharap dinas sosial daerah lebih berperan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sehingga penyalurannya kepada masyarakat lebih efektif. Hal itu karena fungsi dinas sosial dalam penyaluran bansos sangat penting.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Bansos Pangan Tahap II Wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Kalimantan Utara Tahun 2019 di Balikpapan, Kali-mantan Timur, Rabu (27/3).
Menurutnya, agar dinas sosial lebih efektif dalam penyaluran bansos, pertama, dinas sosial harus menjamin terlaksananya penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos itu terdiri atas beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
“Kedua, menyiapkan dengan baik transformasi dari bansos rastra menuju BPNT bagi yang akan melaksanakan perluasan BPNT di 2019, terutama data KPM dan e-Warong sebagai tempat penyaluran,” ujar Andi.
Ketiga, lanjutnya, dinas sosial daerah harus proaktif mengoordinasikan dan menyinergikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perum Bulog terhadap semua jenis bansos sehingga menjamin efektivitas kerja.
Keempat, kata Andi, dinas sosial wajib memperbaiki data secara terus-menerus sehingga data keluarga penerima bansos semakin valid dan sinkron dengan data yang terdapat di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjamin terwujudnya ketepatan dan kesesuaian penerima manfaat. “Kelima, dinas sosial daerah harus melakukan rekonsiliasi dan melaporkan hasilnya kepada Kemensos. Terakhir, mendorong penerima program menuju ke arah kemandirian,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah Kemensos II I Wayan Wirawan mengatakan rakor bertujuan menyelesaikan kendala dalam penyaluran bansos pangan di kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Kalimantan Utara.
Selain itu, ujarnya, untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi guna memenuhi kuota KPM bansos pangan. Rakor pada 26-29 Maret itu juga dilaksanakan untuk mendorong peningkatan realisasi penyaluran bansos di wilayah tersebut. (RO/H-1)
