BKKBN Minta Daerah Sinergi Tingkatkan Kualitas Keluarga

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Nasional 2019, di Jakarta, Jumat (1/3).

Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo menekankan sinergi pusat dan daerah dalam menyukseskan pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan kekuarga amat diperlukan. Berbagai pihak di tingkat lokal diharapkan bisa terus bekerja maksimal dalam menjalankan program pengendalian penduduk yang telah dicanangkan sejak era 1970-an.

Baca juga: Capaian Pengendalian Penduduk Perlu Dijaga

"Program KKBPK memerlukan dukungan, sinergitas, dan komitmen dari berbagai pihak (organisasi profesi, pendidikan, kepemudaan, organisasi perempuan, swasta) termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan. Ini untuk mewujudkan SDM dan keluarga Indonesia berkualitas," kata Agus dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 500 perwakilan dan mitra kerja BKKBN tingkat provinsi itu.

Menurut data BKKBN, tercatat laju pertambahan populasi mampu ditekan selama lima dekade terakhir. Laju pertumbuhan penduduk berkurang dari 2,31% selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010. Kemudian menjadi 1,36% selama periode 2010-2016.

Rakornis BKKBN tahun ini bertajuk 'Dengan Sinergitas Kemitraan di Kampung KB, Kita Tingkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga'. Kegiatan bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB.

Agus mengatakan, program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Tidak hanya menekan jumlah populasi, BKKBN juga wajib berperan meningkatkan kualitas keluarga khususnya untuk menekan stunting melalui program Kampung KB.

Dia mengatakan semenjak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, sampai saat ini (per 27 Februari 2019), telah terbentuk sebanyak 14.110 Kampung KB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kegiatan Kampung KB dititikberatkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait melalui sumber pendanaan yang beragam. Inovasi dan gerakan Kampung KB ini merupakan langkah konkret BKKBN dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga," imbuh Agus.

Seperti diketahui, Indonesia sedang mengalami dan berusaha mengatasi permasalahan gizi ganda, yaitu kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi, termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa.

Menurut Agus, salah satu akar masalah stunting ialah lingkaran setan kemiskinan. Sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita mengalami stunting (Rikesdas 2013). Jumlah itu mengalami penurunan pada 2018 menjadi 30% seiring menurunnya tingkat kemiskinan.

Baca juga: Didemo di Makassar, Kemendikbud: Film Dilan 1991 Lulus Sensor

Melalui Kampung KB, ujarnya, BKKBN juga mendorong kekuarga untuk dapat memutus kemiskinan melalui perencanaan kehidupan berkeluarga. Mereka dapat menentukan jumlah dan waktu yang ideal memiliki anak sehingga memberi kesempatan yang luas khususnya bagi perempuan untuk mengakses sumber ekonomi.

"Karena itu kami melalui program KKBPK di Kampung KB, berupaya meningkatkan sinergitas kegiatan bersama mitra kerja untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga," pungkasnya. (OL-6)