Demi Biometrik, Pilih Reschedule

PENYELENGGARA umrah terpaksa melakukan penjadwalan ulang keberangkatan calon jemaahnya menyusul pemberlakuan rekam biometrik bagi jemaah Indonesia dalam pengurusan visa umrah. Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pembina Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) Joko Asmoro kepada Media Indonesia, tadi malam.

“Hal ini untuk menghindari adanya pembatalan keberangkatan program yang berakibat hangusnya biaya tiket penerbangan, hotel, dan lain-lainnya yang dapat merugikan jemaah umrah dan penyelenggara sendiri,” ujarnya.

Kebijakan baru biometrik di Indonesia melalui Visa Fasilitating Service (VFS) Tasheel diberlakukan Kedutaan Besar Arab Saudi sejak 17 Desember 2018. VFS/Tasheel merupakan pihak swasta penyedia layanan biometrik (perekaman sidik jari dan wajah) bagi pemohon visa umrah dan haji di Indonesia.

Indah, 30, warga Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat, termasuk salah satu calon jemaah haji yang resah karena aturan biometrik itu. “Yang kita tahu kan selama ini soal vaksin meni­ngitis, eh ternyata ada juga biometrik ini. Saya diinfokan oleh travel saya lewat telepon dan diminta menunggu kabar selanjutnya,” ungkap Indah yang berencana umrah pada Januari 2019 mendatang.

Dalam posisi menunggu inilah, dirinya mengaku diliputi ketidakpastian. Dia bahkan diminta melakukan cuti untuk mengurus syarat biometrik itu. “Katanya bisa sehari penuh. Makanya, saya disuruh cuti,” bebernya.

Sebelumnya, Kementerian Agama melalui Menteri Agama sudah melobi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama Kemenlu RI yang juga melibatkan Patuhi di Jeddah Arab Saudi. Indonesia meminta Saudi Arabia menunda aturan biometrik karena pemberlakuannya dinilai belum tepat. Pasalnya, para jemaah Indonesia secara geografis tersebar di pelosok atau perdesaan sehingga akan menyulitkan dalam praktiknya.

“Kami masih menunggu jawaban pemerintah Arab Saudi, semoga ada pengecualian atau penundaan,” kata Direktur Bina Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arfi Hatim, Minggu (23/12).

Tetap berkoordinasi

Joko Asmoro yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tetap berkoordinasi dengan asosiasi. Calon jemaah yang mengalami masalah saat biometrik diminta untuk menyampaikannya ke asosiasi.

Sekjen Patuhi Muharom Ahmad yang juga Wakil Ketua Umum Himpun­an Penyelenggaraan Umrah dan Haji (Himpuh) meminta syarat biometrik ditunda sampai ada kesepakatan para pihak terkait, baik pelaksana, pemerintah Indonesia sebagai regulator, maupun dengan Patuhi sebagai wakil jemaah.

“Kami juga meminta agar pengambilan data biometrik dilaksanakan di bandara keberangkatan saja. Karena VFS Tasheel di daerah tidak memiliki fasilitas memadai, juga SDM yang kurang dan lokasi yang tidak terjangkau,” pungkasnya. (H-3)