Pengawasan Bansos Diperketat

ANGGARAN bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial akan dinaikkan pada 2019. Pada 2018, dana bansos dianggarkan Rp36 triliun. Tahun depan, nilainya naik menjadi Rp50 triliun. Bansos itu antara lain berupa Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan nontunai (BPNT), dan beras sejahtera (Rastra).

Untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pihaknya telah beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal penyelenggaraan program.

“Dalam waktu dekat, Inspektorat Jenderal Kemensos akan membuat MoU dengan Kepolisian RI sebagai upaya preventif dalam mengatasi dan melakukan penindakan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan,” ujar Mensos pada Workshop Antikorupsi di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan pengawasan khusus akan diterapkan pada program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta layanan publik Kemensos. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan model tiga pilar pengendalian, yakni melalui satuan kerja, aparat pengawas internal melalui inspektorat jenderal, serta aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kemensos antara lain berupa perbaikan data penerima bansos.

“Data yang valid sangat membantu mengurangi penyelewengan bantuan dan meningkatkan ketepatan sasaran program bansos,” kata Laode.

Mengutip data Transparency International (TI) tentang Corruption Perception Index (CPI) 2017, Indonesia mendapat skor 37 dari skala 0-100. Skor itu  sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Artinya, ada stagnansi capaian nilai CPI atas upaya pemerintah, politikus, pebisnis, dan pihak terkait lainnya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam setahun.

Turunkan kemiskinan

Sebelumnya, pada gelaran Jambore PKH bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara pekan lalu, Mensos mengungkapkan bansos PKH menjadi salah satu program yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskin­an dalam kurun empat tahun terakhir.
“Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskin­an menjadi satu digit pada Maret 2018 (yakni 9,82%), yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah,” ujar Mensos, Minggu (16/12).

Untuk tahun depan, ang­gar­an PKH ditetapkan Rp32,65 triliun, atau naik hampir 100% jika dibandingkan dengan tahun ini. Nilai bantuan yang diterima KPM pun naik hampir 100%. “Setiap KPM akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi­nya,” papar Mensos.

Pada kesempatan sama, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menekankan pen­tingnya peran pendamping PKH dalam mengarahkan KPM agar bisa menggunakan bansos PKH secara tepat untuk akhirnya bisa mandiri dan keluar dari PKH.

Karena itulah, Jambore PKH digelar dengan diikuti 600-an sumber daya manusia yang terlibat dalam PKH. Mereka mendapat arahan dan berdialog langsung dengan Presiden. (Put/H-2)