Penyakit Jantung Anak Bawaan Masih Tinggi

PENYAKIT jantung anak (PJA) bawaan di Indonesia tergolong masih tinggi. Menurut Ketua Yayasan Jantung Anak Indonesia (YJAI) Wahyu Sugiarto berdasarkan data Kementerian Kesehatan setiap 40.000 hingga 50.000 bayi yang lahir di Indonesia tiap tahun memiliki penyakit jantung bawaan.

Di dunia angkanya mencapai 100.000 kelahiran dari setiap kelahiran di tiap tahunnya. Wahyu mengungkapkan tingginya angka penyakit jantung bawaan khususnya pada anak masih disebabkan beberapa faktor utama. Misalnya, kurangnya pemahaman kesehatan pada wanita muda baik yang belum maupun sudah menikah dan berencana memiliki anak.

"Pemahaman kesehatan masih kurang. Saat hamil maupun sebelum hamil masih mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti berpengawet, makanan yang dibakar, mental, dan lainnya," ujar Wahyu yang ditemui saat acara Ceria Bersama Nu Skin, di Jakarta, Sabtu (24/11).

Pemahaman gizi yang minim ini menurutnya juga bisa disebabkan karena tingkat ekonomi yang masih kurang. Orang tua kerap menyepelekan informasi dari petugas kesehatan dalam memilih makanan bergizi untuk dikonsumsi. Mereka lebih memilih makanan instan karena lebih terjangkau.

Pada acara donasi bagi anak dengan penyakit jantung bawaan tersebut, Wahyu mengungkapkan masih sangat sedikit wanita maupun calon orang tua yang tidak memahami fase perkembangan janin. Dari studi ilmiah, fase kehamilan usia 3 bulan 10 hari menjadi fase yang sangat menentukan bagi kesehatan anak di masa depan karena pada usia kehamilan tersebutlah organ jantung anak terbentuk.

Selain pemahaman soal gizi, faktor tekanan sosial yang tinggi hingga tekanan fisik, dan gaya hidup, juga memengaruhi perkembangan janin. "Para ibu yang stres, kelelahan bekerja, padahal ini sangat berpengaruh juga pada proses kehamilan dan melahirkan nantinya," terang Wahyu.

Faktor lainnya yakni minimnya dokter ahli jantung anak juga menjadi perhatian Wahyu. Ketidaktepatan diagnosa dari dokter membuat tingkat kesembuhan anak dengan penyakit jantung bawaan rendah.

Ia mengungkapkan tidak semua provinsi memiliki dokter spesialis jantung anak. "Aceh, Palembang, Manado, Malang, Bali, hanya punya dua. Sementara di Kalimantan tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana mau diatasi dengan baik kalau dokternya saja tidak ada," tukasnya.

Wahyu pun menegaskan pemerintah harus segera bertindak untuk terus menambah jumlah ahli jantung anak. Jumlah penduduk yang besar haruslah disesuaikan dengan petugas kesehatan yang ada.

Langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan beasiswa agar para orang pandai mau berkuliah di keahlian jantung anak.

"Karena untuk jadi dokter saja sudah sulit, belum lagi biayanya. Saat mau menempuh spesialis pun tidak bisa berpraktik, otomatis jika dokter tersebut adalah tulang punggung keluarga dia akan ragu ambil sub spesialis lagi karena keluarga tidak ada yang menanggung. Inilah beban-beban yang pemerintah harus paham," ungkapnya.

Tidak hanya itu, untuk segi preventif, pemerintah pun harus berperan banyak melalui edukasi para petugas kesehatan agar bisa terus menyosialisasikan kesehatan pada orangtua atau masyarakat yang pranikah. Menurutnya, edukasi pencegahan dan deteksi dini PJA masih sangat minim.

Meski demikian, Wahyu mengapresiasi saat ini pemerintah masih konsisten untuk memberikan dana BPJS Kesehatan bagi penyakit jantung. Menurutnya program ini sangat membantu bagi warga yang memiliki penyakit jantung.

"Karena hanya 3%-4% orang tua dari anak yang memiliki penyakit jantung bisa membiayai sendiri pengobatannya. Operasi untuk menormalkan kondisi jantung tidak hanya sekali dua kali serta biayanya sangat mahal," tandasnya. (A-2)