Pemerintah Beri Perhatian Khusus Terhadap Keselamatan Bangunan

PEMERINTAH, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah bergerak untuk mengantisipasi berbagai bencana dan menjaga masyarakat tetap aman dan nyaman.

Pada 2017 misalnya, Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, Balitbang, Kementerian PU-Pera telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia terbaru untuk menggantikan Peta Hazard Gempa Indonesia 2010 yang berlaku hingga 2016.

Pemutakhiran dilakukan dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kegempaan terkini dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti penambahan, penemuan, dan identifikasi sumber gempa baru berdasarkan aspek geologi, geodesi, seismologi, dan instrumentasi.

Peta anyar itu juga berisikan informasi baru terkait identifikasi sesar-sesar aktif dengan jumlah yang cukup signifikan, ketersediaan data dasar topografi yang lebih baik dan penggunaan katalog gempa yang lebih lengkap dan akurat.

Merujuk data tersebut, ditemukan 295 sesar aktif yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Jumlah itu melonjak signifikan bila dibandingkan dengan data peta 2010 yang hanya terdapat 81 sesar aktif.

Kenaikan itu bukan disebabkan karena adanya pertumbuhan sesar baru, melainkan karena adanya proses penelitian dan identifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan pada saat penyusunan peta sebelumnya.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 adalah seluruh pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, jembatan, bangunan tinggi, fasilitas vital minyak dan gas, dan instalasi besar atau vital harus memperhatikan keberadaan lokasi jalur-jalur sesar aktif terkait dengan adanya bahaya goncangan, deformasi tanah, dan likuifaksi.

"Pemerintah dalam menjamin keandalan bangunan gedung, selain melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan bangunan gedung dengan kriteria tertentu untuk mengurangi potensi kegagalan bangunan gedung yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono dalam Seminar Nasional dengan tema Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana di Jakarta, Rabu (21/11).

Masalah pembangunan gedung

Sayangnya, kemunculan peta baru itu pun tidak secara otomatis menyelesaikan masalah. Pasalnya, pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan di masa-masa sebelumnya tentu mengikuti peta terdahulu. Bahkan, ada pula bangunan-bangunan yang didirikan tanpa merujuk pada pedoman yang ada.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Arief Sabaruddin mengungkapkan, pascabencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, banyak sekali pemilik gedung, di berbagai kota di Indonesia, mengalami fobia.

"Kami kebanjiran permohonan audit. Setelah bencana Palu, dalam satu bulan, kami dapat 25 permintaan audit. Dalam satu surat permintaan, isinya bisa untuk permohonan 17 gedung," ujar Arief.

Hal yang menjadi persoalan besar, lanjutnya, sebagian besar gedung-gedung yang dimohonkan untuk diaudit tidak memiliki gambar perencanaan. "Artinya kami harus audit dari 0. Padahal gambar itu diperlukan untuk perawatan dan perbaikan gedung. Kalau tidak ada, berarti selama ini dibangun secara asal saja," ucapnya.

Maka dari itu, komitmen untuk mendirikan bangunan secara baik dan benar adalah yang harus ditingkatkan. Jika melihat regulasi dan panduan, Indonesia sudah memiliki sangat banyak hal tersebut. (X-11)