Pemerintah Fokus Tambah Tenaga Kerja Terampil

ANGKA kemiskinan yang masih tinggi diduga disebabkan oleh permasalahan jumlah pengangguran. Karena itu, pemerintah segera fokus memberikan pelatihan agar bisa menyiapkan tenaga kerja terampil dalam waktu yang singkat.

"Untuk menyiapkan angkatan kerja dalam jangka menengah dan panjang ada sekolah menengah kejuruan dan politeknik. Tetapi untuk menyiapkan usia produktif siap kerja pada satu tahun mendatang tidak bisa, pelatihan menjadi kata kuncinya," kata Direktur Jenderal Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satria Lelono dalam acara Dialog Nasional #3 Sinergi Kelompok Aksi untuk Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusi di Indonesia di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).

Bambang turut menyinggung hasil studi tahun 2016 yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute, Indonesia bisa menjadi negara ekonomi nomor tujuh terbesar di dunia pada 2030 bersamaan dengan bonus demografi. Bambang menyebut hal itu bisa terjadi jika Indonesia terus melakukan upaya pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, serta manusia yang dalam hal ini diterjemahkan sebagai pembangunan angkatan kerja.

Pihaknya pun telah membuat desain besar guna meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja di daerah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker seluruh Indonesia.

BLK, lanjut Bambang, cukup efektif meningkatkan keterampilan angkatan kerja di Indonesia karena bisa memberikan pelatihan bagi berbagai segmen usia, gender, dan pendidikan.

"Tidak hanya pelatihan, harus ada kerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya pengembangan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social resposibility (CSR), hingga peningkatan sarana dan prasarana," ujarnya.

Selain itu, peningkatan kapabilitas pembimbing di BLK pun harus ditingkatkan agar bisa mengikuti perkembangan kebutuhan keterampilan di pasar kerja. Untuk peserta BLK, imbuh Bambang, harus diperlakukan sebagai manusia yang akan menjadi pelaku, bukan objek. Pun untuk memberi perhatian pada sikap serta pola pikir peserta.

Dengan pola reformasi seperti ini, Bambang optimistis mampu melahirkan angkatan kerja yang terampil. Ia pun berharap dampak jangka panjangnya, Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Sehingga mampu mendapat manfaat maksimal pada saat menghadapi bonus demografi 2030 mendatang.

"Kita bangun dari hulu ke hilir maka reformasi pembangunan ini bisa dan pada 2030 Indonesia bisa menjadi negara ekonomi nomor tujuh terbesar," pungkasnya.(OL-6)