Tegaskan Organisasi Guru Independen, PGRI Tolak Aksi KSPI

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan diri sebagai organisasi guru nonpartisan, independen, dan tidak terafiliasi politik. Sehingga PGRI menolak bergabung rencana aksi Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) yang mendukung pengawalan salah satu calon Presiden ke Kantor Komisi Pemilihan Umum pada 10 Agustus mendatang.

"PGRI berdiri di atas semua golongan, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sesuai Anggaran Dasar PGRI, PGRI bersifat independen dan nonpartisan. Tidak menjadi bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik, dan tidak berpolitik praktis," kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rasyidi, saat memberikan keterangan menyikapi jelang Pemilihan Serentak Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, dan Legislatif 2019 di Jakarta, Selasa (7/8).

Turut hadir pada acara ini, Sekjen PGRI Qudrat Nugraha, Ketua DPP PGRI Bidang Perempuan Ella Yulaelawati, dan sejumlah perwakilan pengurus provinsi PGRI.

Unifah menjelaskan, adanya surat dari KSPI tertanggal 31 Juli 2018 perihal pemberitahuan aksi 10 Agustus 2018 yang mengawal salah satu calon presiden, yang mencantumkan Pengurus Besar PGRI berafiliasi dengan KSPI, pihaknya telah menyampaikan keberatan melalui surat tanggal 2 Agustus 2018.

Dia menegaskan, sejak PGRI menyatakan keluar dari KSPI tertanggal 4 Mei 2018, maka semua atribut PGRI (lambang, panji, pakaian seragam, bendera, hymne, dan mars PGRI) dilarang dipergunakan dalam semua aktivitas KSPI.

"PGRI menyatakan tidak bertanggung jawab, dan tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak akan terlibat dalam aksi 10 Agustus 2018 tersebut. Melalui pernyataan ini, kami mengharapkan dengan hormat agar mengedepankan sikap saling menghormati antara KSPI dan PGRI," tegasnya.

Unifah menambahkan, PGRI menginstruksikan kepada pengurus di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi marwah organisasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, menjaga kesejukan, tidak menebar ujaran kebencian, dan medsos bersifat hoaks sehingga bisa mengikuti proses demokrasi secara damai dan bermatabat.

Dia menegaskan, PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan nasional.

"PGRI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Kepada Mendikbud dan seluruh jajarannya yang sangat responsif dan terbuka dalam berbagai persoalan pendidikan dan terus memperbaiki tata kelola guru dan tenaga kepedidikan dengan baik," tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, mengapresiasi sikap independen PB PGRI.

"Setiap guru apalagi guru dari aparatur sipil negara harus bersikap netral dan tidak terlibat politik. Lebih dari itu tugas guru adalah meningkatkan diri dalam kompetensi dirinya guna memberi pembelajaran dan pengajaran kepada para anak didiknya," tegas Supriano yang mengaku kunjungannya ke PGRI dalam rangka menjalin silaturahim.

Supriano berharap, PGRI sebagai organisasi guru terbesar dan tertua di Tanah Air dapat melakukan pemberdayaan para guru dan menjadi organisasi guru yang professional. (OL-1)