Kemendikbud: Soal HOTS hanya 5 Butir, Kenapa Diributkan?

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta siswa tidak meributkan soal katergori sulit atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada Ujian Nasional (UN).  Selain jumlah soal HOTS hanya 10%, tujuannya pun penting untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa.

"HOTS itu kan sebenarnya hanya 10%, jadi yang diributkan hanya 4-5 soal yang sulit itu. Yang lainnya kansama, masih tetap," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hamid Muhammad, diKantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/4).

Dalam UN, tambah Hamid, 50% materi merupakan soal normatif dengan tingkat kesulitan terbilang mudah. Sementara sekitar 30-40 persen soal lainnya adalah soal dengan tingkat kesukaran menengah.

"Baru sebanyak 10% itu HOTS, yang dikeluhkan kanitu, yang lainnya standar, biasa. Memang sulit, tapi tidak apa-apa. Belajar saja terus, nanti juga bisa," tukas Hamid.

Hamid akan tetap menerapkan soal HOTS pada UN di tahun-tahun berikutnya. Bahkan, jumlah soal HOTS pun akan ditambah menjadi 15-20% pada UN di tahun depan.

"Bertahap akan ditambah."

Soal HOTS itu, kata Hamid, perlu diperkenalkan kepada siswa kita sejak sekarang.  

"Sebab bila tidak diperkenalkan sekarang, sampai kapan pun nilai PISA (Programme for International Students Assessment) dan TIMSS (Trends International Mathematics and Science Study) kita tidak akan pernah naik," tandas Hamid.

Sebelumnya, Para peserta UN Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMA yang digelar beberapa waktu lalu mengeluhkan sulitnya soal-soal, utamanya mata uji matematika. Soal yang disajikan dianggap tidak sesuai dengan kisi-kisi yang selama ini diberikan.

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), perbedaan soal UNBK dengan kisi-kisi yang dipelajari membuat kondisi psikologis siswa terganggu. Pasalnya para siswa sudah belajar optimal sesuai kisi-kisi soal dan try out yang dipelajari berbulan-bulan.

Pemerintah harus memikirkan ulang tujuan dan kegunaan UNBK bagi sekolah. Mesti ada kejelasan status, kegunaan praktis, dan tindak lanjut akan hasil nilai UN tersebut.

"Jika semua itu dilakukan konsisten dan terbuka, tentu akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas," harap Wasekjen FSGI, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/4).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pun meminta maaf atas sulitnya soal UNBK 2018. Ia berjanji membenahi masalah tersebut pada pelaksanaan UNBK tahun depan.

"Soal itu, saya meminta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa kesulitan yang tak bisa ditoleransi," tuturnya. (Medcom/OL-1)