Soal HOTS di UN SMP sudah Disesuaikan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta keputusan untuk menerapkan soal berbasis penalaran tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS) di ujian nasional (UN) SMP tidak diributkan karena tingkat kesulitan soal ujian sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa SMP.

"HOTS untuk siswa SMP akan disesuaikan dengan level yang berbeda dan tentu saja kalau (pendekatan HOTS) SMP, ya tidak sesulit SMA," kata Mendikbud di sela pembukaan Pekan Pendidikan Jogja di Yogyakarta, kemarin.

"Soal-soal yang memerlukan daya nalar tinggi di berlakukan mulai tahun ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas UN. Soal seperti itu akan menjadi standar pelaksanaan UN hingga 2025 sehingga mampu mendeteksi kemampuan siswa," tambahnya.

Soal HOTS, kata Muhadjir, jumlahnya berkisar 10% hingga 15% dari jumlah soal yang ada. Meski demikian, dia meminta para peserta tidak khawatir dengan adanya soal tersebut.

Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menambahkan soal HOTS diperkenalkan agar siswa lebih kritis, analitis, dan kreatif. "Siswa jangan belajar dengan pola hafalan saja," tutur Bambang di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengingatkan masalah kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan soal HOTS.

"Belum semua guru menerapkan HOTS. Pendekatan HOTS pada umumnya terkait dengan Kurikulum 2013, sedangkan siswa SMP kelas IX yang ikut UN berbasis komputer (UNBK) masih banyak yang memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006. Semoga siswa peserta UNBK tidak kesulitan," tegas Heru.

Persiapan UN

Menurut rencana, pelaksanaan UN SMP yang digelar serentak pada hari ini hingga 26 April 2018 akan diikuti oleh sekitar 4,3 juta peserta. Tercatat 63% dari mereka ialah peserta UNBK dan 37% peserta UN kertas pensil (UNKP).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menyatakan segala persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan UN SMP.

"Mitigasi risiko sudah disiapkan. Listrik, internet, pengawasan, dan pengamanan telah siap. Begitu juga server cadangan," kata Totok di Jakarta, kemarin.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai daerah juga sibuk mempersiapkan UN SMP, terutama jenis UNBK.

Namun, di Nusa Tenggara Timur, dari 1.690 SMP, baru 120 SMP yang melaksanakan UNBK atau 7%. Sisanya, 1.570 sekolah menggunakan kertas dan pensil. Hal itu disebabkan keterbatasan komputer dan jaringan internet.

Di Kota Palembang, Sumatra Selatan, jumlah SMP yang mampu melaksanakan UNBK juga belum banyak, baru 41%.

"Memang biayanya cukup mahal karena harus membeli komputer. Namun, target kami jumlahnya meningkat tahun depan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto.

Sejumlah sekolah di lokasi gempa di Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah, terpaksa harus melaksanakan UN di tenda pengungsian.

"Selain kondisi sekolah rusak, ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara, Noor Tamami. (Bay/AD/LD/PO/UL/JS/DW/AS/RF/Ant/X-11)