Pemerintah Canangkan Gerakan Nasional Cegah Stunting

PEMERINTAH membutuhkan dukungan semua pihak untuk membantu menurunkan jumlah kasus anak balita bertubuh pendek (stunting) di Indonesia. Komunitas masyarakat bisa membantu menangani masalah stunting di desa-desa hingga ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah mencanangkan gerakan nasional pencegahan stunting.

Ia menjelaskan, masalah stunting dapat diatasi antara lain dengan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, promosi menyusui ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan untuk balita kurus, serta suplementasi multivitamin dan mineral.

"Juga perlu akses air bersih, sanitasi, dan tranhsportasi dll. Ini butuh kerja sama dengan kementerian lain dan komunitas masyarakat," ujar Nila seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4).

Besarnya jumlah anak stunting mendapat perhatian pemerintah. Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2%. Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita sekitar 8,9 juta anak Indonesia.

Besarnya jumlah anak stunting atau bertubuh pendek mengancam kualitas dan produktivitas manusia Indonesia masa depan. Jika masalah stunting tidak diselesaikan sekarang, Indonesia akan memanen lonjakan penduduk produktif bermasalah di masa puncak bonus demografi 2020-2040.

Menurut Nila, pemerintah juga akan mendorong revitalisasi posyandu dalam rangka memerbaiki kualitas asupan gizi anak.

"Stunting itu kan kekurangan nutrisi secara kronis, biasanya dimulai ibu hamil, ibunya kekurangan gizi tentu anaknya kekurangan gizi dan lahir jadi kecil. Titik poinnya ialah posyandu yang akan kita revitalisasi," tandasnya.

Masalah anak pendek bukan hanya persoalan sektor kesehatan. Penyebab anak pendek bukan hanya karena buruknya kualitas dan pola asupan pada anak dan ibu hamil. Persoalan sosial dan infrastruktur juga bisa memicu anak pendek.

"Kesehatan ini akan baik kalu lingkungan juga baik dan perilaku baik. Misalnya Citarum, kalau perilaku limbah tidak terjadi di Sungai Citarum, kita akan sehat di sini. Oleh karena itu, harus ada kerja sama lintas kementerian," jelasnya. (OL-1)