Indonesia Dukung 30% Tutupan Hutan di 2030

INDONESIA mendukung pencapaian target peningkatan tutupan hutan di dunia sebesar 30% pada 2030. Sebagai bentuk nyata dukungan itu, pemerintah segera menyusun naskah Voluntary National Contribution (VNC) atau Kontribusi Nasional Sukarela pada implementasi Rencana Strategis Kehutanan PBB.

Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengatakan masyarakat internasional mengakui dan mengapresiasi upaya Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut, yang sebelumnya banyak terbakar hingga menimbulkan bencana asap.

Sementara itu, PBB telah mengesahkan Rencana Stra-tegis Kehutanan 2017-2030, melalui United Nations Forum on Forests (UNFF) atau Forum Kehutanan PBB pada Januri 2017. Rencana stra-tegis tersebut meliputi enam tujuan global terkait hutan beserta 26 target terkait.

Satu di antaranya ialah mengembalikan hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan lestari. Termasuk perlindungan, restorasi, penghijauan, meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan, dan berkontribusi pada usaha global dalam mengatasi perubahan iklim.

Dengan didukung Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Indonesia melalui KLHK mulai menyusunan VNC dengan melibatkan multipihak, sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis KLHK 2015-2019. Diharapkan, laporan VNC dapat mencerminkan situasi, kondisi, dan potensi kehutanan Indonesia, serta langkah-langkah korektif yang telah digulirkan.

"VNC bukan dirumuskan hanya untuk memenuhi proses internasional, tetapi harus dapat direalisasikan. Langkah-langkah memenuhi kontribusi nasional tersebut, diharapkan dapat mendorong pembangunan kehutanan Indonesia agar dapat meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi bangsa Indonesia," ujar Agus dalam Semiloka Implementasi UNSPF di Jakarta, Kamis (29/03).

Perhutanan sosial

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto meyakini Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung keenam tujuan global Rencana Strategis Kehutanan PBB itu.

"Melalui Perhutanan Sosial, akses hutan diseimbangkan kepada masyarakat, dari semula terbatas untuk pemerintah dan perusahaan. Pendekatan Perhutanan Sosial dilakukan secara holistik, integrated (terintegrasi), tematik, dan spasial," ujarnya.

Hingga September 2017 alokasi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), telah mencapai 13.462.101 hektare (ha) di seluruh Indonesia. Bambang juga mengatakan, KLHK kini memiliki Sistem Navigasi Perhutanan Sosial (Sinav PS) yang memuat informasi ke-majuan implementasi Perhutanan Sosial, dengan berbasis data spasial.

Menurutnya, kecepatan implementasi pencapaian target Perhutanan Sosial sangat dipengaruhi kekuatan regulasi dan dukungan semua pihak.

 "Selain itu, akses pendampingan juga sangat penting. Bagaimana setelah akses diberikan perlu diiringi tena-ga pendampingan. Idealnya satu SK satu pendamping, untuk memastikan bagaimana kelembagaan itu didirikan, tata kelola hutan bisa bersinergi dengan KPH, dan memastikan tata usahanya," lanjutnya. (H-1)