Unsur Penegak Hukum Perkuat BPOM

ADANYA penguatan dari unsur aparat penegak hukum, diharapkan proses penindakan dan penyidikan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)menjadi lebih cepat dan efektif.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan POM Penny Lukito seusai melantik tiga direktur di Deputi Penindakan dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta, Rabu (28/3). 

"Tiga direktur di Deputi Bidang Penindakan yaitu Bapak Wildan dari BIN sebagai direktur bidang intelejen, Bapak Teguh dari Kejaksaan Agung sebagai direktur penyidikan, dan Kombes Rusli sebagai direktur pengamanan," tutur Penny.

Bergabungnya tiga direktur dari unsur aparat penegak hukum di kedeputian baru, lanjut Penny, untuk memperkuat fungsi penindakan dan penegakan hukum. "Sebelumnya sudah dijalankan dalam level eselon II," tukasnya.

Penny menyampaikan peredaran obat dan makanan ilegal lintas negara semakin meningkat. Itu mengancam masyarakat tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga merugikan para pelaku usaha di bidang industri makanan, obat-obatan dan kosmetik. 

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80/2017 tentang Badan POM, maka struktur kelembagaan di Badan POM diperkuat dengan hadirnya deputi baru yakni Deputi Penindakan.

Ketiganya, imbuh dia, diharapkan memperkuat kinerja Deputi Bidang Penindakan yang meliputi tiga strategi simultan yakni prediksi dan pencegahan, deteksi serta respon.

"Prediksi dan pencegahan menjalankan fungsi analisis terhadap tren kejahatan dan data intelijen, kajian risiko kejahatan, analisa potensi kejahatan, dampak kejahatan serta monitoring penegakan hukum," terang dia.

Selain itu, Penny mengatakan pihaknya akan mendorong operasi dan pengawasan yang lebih intensif di bidang obat dan makanan. Salah satunya memaksimalkan keberadaan Balai Badan POM di seluruh wilayah di Indonesia.

Badan POM, berencana memperluas keberadaan balai-balai hingga ke tingkat kabupaten/kota, sehingga pengawasan lebih luas dilakukan. Menurut Penny akan ada 40 balai yang akan dibangun pada 2018.

"Saat ini menunggu persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB)," ucap Penny.

Menurutnya, penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan harus terus dilakukan.

Sedangkan Deputi Bidang Penindakan Badan POM Hendri Siswandi menuturkan pihaknya akan menjalakan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dengan berkoordinasi bersama lintas sektor. "Operasi akan dilakukan secara rutin dan berkala," paparnya. (OL-2)