Ekspor Kayu Mengacu ke Aturan Kementerian LHK

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merespons usulan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam upaya peningkatan devisa dari sektor kehutanan. Namun, KLHK meminta para pemegang izin konsesi untuk memenuhi berbagai kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekali lagi, respons dari APHI dalam kaitannya dengan keberlangsungan ekonomi, kami siap berkomunikasi dan terus melihat lapangan. Namun, kami tetap berpesan seluruh pemegang izin, seluruh konsesi yang punya izin, agar segera mengikuti kewajiban-kewajiban yang ada,” kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono di Jakarta, kemarin.

Ia juga meminta pemegang konsesi untuk bergabung dalam sistem yang telah difasilitasi pemerintah. Bila dalam pelaksanaannya perlu difasilitasi lagi, KLHK dan pemerintah provinsi siap membantu.

Terkait dengan lima usulan APHI, antara lain mendesak pemerintah menetapkan batas wilayah konsesi dan meminta dukungan pengembangan pasar ekspor, menurut Bambang, penetapan tata batas wilayah konsesi bukan hal yang sulit pada saat ini. KLHK justru menjamin kepastian kawasan untuk swasta dan kepastian kawasan untuk akses legal masyarakat di sekitarnya.

Ia juga memastikan KLHK akan memberikan dukungan untuk pengembangan pasar ekspor kayu kepada APHI. KLHK akan terus meningkatkan dan menyosialisasikan kayu Indonesia dengan jaminan melalui sistem lacak balok untuk mengetahui status legalisasi kayu.

Menurut Bambang, pengembangan pemasaran tersebut bukan hanya dilakukan ke negara-negara Uni Eropa, melainkan juga Australia yang kini mulai membeli kayu Indonesia, menyusul Jepang dan Amerika Serikat. “Kayu kita dijamin dengan sebuah sistem yang lacak baloknya bisa dicapai,” jelasnya.

Sebelumnya APHI menyampaikan lima poin usulan dalam upaya memacu investasi dan meningkatkan devisa dari ekspor kehutanan. Usulan tersebut terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pekan lalu tentang rendahnya nilai ekspor kehutanan Indonesia.

Kontribusi sektor kehutanan Indonesia bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan Finlandia. Kontribusi sektor kehutanan negeri itu terhadap produk domestik bruto mencapai 5,7%, padahal luas hutan Finlandia hanya 12,157 juta hektare (ha).

Sementara itu, Indonesia dengan luas hutan 120,64 juta ha hanya menyumbang 1,63% produk domestik bruto.

Ikuti aturan

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyambut baik respons pemerintah terhadap usulan APHI dan berjanji bekerja sama seperti yang disarankan. “Kami pasti akan mengikuti aturan pemerintah,” kata mantan Menko Kemaritiman itu.

Dari lima poin yang diusulkan APHI kepada pemerintah, selain tentang penetapan batas wilayah konsesi dan pengembangan pasar ekspo, tiga usulan lain ialah diversifikasi usaha melalui penguat­an izin usaha, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup serta penyelesaian data deregulasi beragam kebijakan sektor yang tumpang-tindih dan kedaluwarsa. (H-2)