Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN habitat bekantan dinilai turut menunjang kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. Sayangnya, degradasi habitat jutsru membuat populasi dan kondisi bekantan semakin kritis bahkan terancam punah.
"Masyarakat kita dan dunia dapat turut menikmati keutuhan habitat bekantan. Hutan mangrove yang menjadi habitat bekantan ialah penyerap karbon yang cukup tinggi. Namun, bekantan saat ini dalam keadaan terancam punah yang diakibatkan menyempitnya hutan," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Hadi S Alikodra pada acara Bedah Buku Bekantan Perjuangan Melawan Kepunahan di Perpustakaan Kemendikud, Jakarta, kemarin.
Dia juga menyebutkan menyempitnya lahan salah satunya disebabkan kebakaran hutan yang meluas, kerusakan dan konversi habitat, dan illegal logging. Hingga 1995 tercatat, habitat bekantan tersisa sekitar 39% dan yang berada kawasan konservasi hanya 15%.
Chairul Saleh dari WWF Jakarta, menegaskan, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk menyelamatkan dan meningkatkan populasi bekantan. Misalnya, pemerintah daerah dapat memasukkan bekantan dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang, sehingga habitat bekantan tidak semakin tergerus pembangunan di daerah. Namun, diakui adanya pandangan masyarakat yang beranggapan bekantan merupakan hama pengganggu ladang sehingga menjadi ancaman kelestariannya.
Dari data yang diperoleh WWF, ungkap Chairul, degradasi habitat dan dampaknya terhadap perburuan dan konversi lahan telah menurunkan populasi bekantan sebesar 90% dalam 20 tahun terakhir dan di hutan mangrove, penurunan populasi 3,1% per tahun.
Dikatakan, kuatnya tekanan terhadap populasi dan habitat bekantan saat ini menjadi dasar pertimbangan untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat luas. Terutama pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama mendorong upaya konservasi bekantan di Kalimantan.
Di Kalimantan Barat, inisiatif pengelolaan habitat dan populasi bekantan secara kolaboratif sudah dimulai WWF-Indonesia di lanskap Kubu, Kalimantan Barat. Inisiatif ini berjalan melalui dukungan proyek dari IDH Sustainable Trade dan melibatkan peran pemerintah dan swasta.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menegaskan pihaknya siap mendukung aksi konkret dalam melindungi dan menjaga keberadaan habitat bekantan.
"Kita harus lakukan aksi konkret dalam konservasi bekantan melalui ekowisata atau cara lainnya. Namun, terpenting juga masyarakat lokal harus dilibatkan , Januari 2018 mari kita bergerak bersama," tegas Wiratno. (Bay/H-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved