2017 Nihil Darurat Asap

UPAYA pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini dinilai berhasil.

Salah satu buktinya, hingga November tahun ini, tidak satu pun provinsi yang menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla.

Tujuh provinsi rawan karhutla hanya menetapkan status siaga darurat sebagai upaya pencegahan dan penanganan dini karhutla. Tidak ada yang sampai menetapkan status tanggap darurat.

Ketujuh provinsi itu ialah Sumatra Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, serta Kalimantan Tengah.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles B Panjaitan, menyampaikan pengendalian karhutla itu berhasil berkat kerja sama berbagai unsur terkait, termasuk pemerintah daerah.

"Capaian berupa tidak adanya jumlah hari dalam status tanggap darurat pada 2017 harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan kata lain, kondisi tersebut akan terwujud jika kebakaran hutan dan lahan dapat bersama kita cegah," ujar Raffles, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, upaya pencegahan karhutla di daerah rawan telah dilakukan sejak awal 2017, antara lain meliputi patroli terpadu pencegahan karhutla, aktivasi posko pengendalian karhutla, operasi pemadaman darat, dukungan operasi udara berupa water bombing dan hujan buatan, sosialisasi dan kampanye, peningkatan sumber daya manusia pengendalian karhutla, dan revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla.

Pemerintah berhasil menurunkan jumlah hari tanggap darurat karhutla pada lahan gambut dan nongambut di Sumatra dan Kalimantan pada 2017 ini sampai nihil, melampaui target maksimal yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebesar 30% dari batas toleransi maksimum 148 hari sesuai dengan baseline 2015.

Jumlah total hari siaga darurat karhutla di tujuh provinsi rawan tahun ini berjumlah 985 hari, sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan 2016, 961 hari. Kondisi paling parah pada 2015 menunjukkan kondisi siaga darurat 889 hari, darurat asap 78 hari, tanggap darurat 148 hari, dan transisi darurat ke pemulihan 18 hari.

Pelaporan daring

Sosialisasi penerapan Pelaporan Online Pengendalian Karhutla (web-based system) terus dilakukan Kementerian LHK di berbagai daerah.

Terakhir, sosialisasi dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin konsesi.

Melalui sistem itu, Kementerian LHK dapat mengukur dan menilai kinerja perusahaan dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah kerja mereka sehingga perusahaan yang tidak memenuhi standar kinerja yang baik akan segera terpantau dan dievaluasi.

"Sistem terbaru ini sangat membantu karena sistem pelaporan konvensional sebelumnya cukup merepotkan. Dulu, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK harus menganalisis 2.500-an berkas laporan dari seluruh Indonesia, sekaligus melaporkan kembali hasilnya. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, hal tersebut cenderung cukup sulit dilaksanakan," ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Achmad Zaini.

(H-3)