Perhatikan Layanan Kesehatan hingga Pelosok

PROGRAM Nusantara Sehat (NS), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dan Program Intership Dokter Indonesia (PIDI), dinilai telah mengurangi maldistribusi tenaga kesehatan (nakes) ke daerah, terutama daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK).

Terkait dengan NS, menurut Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, upaya pemenuhannya terus meningkat. Hal itu bisa terlihat dari penempatan nakes berbasis tim di 2015 yang mencapai 694 orang, naik menjadi 728 orang (2016). Hingga Juli 2017 sebanyak 347 nakes sudah ditempatkan.

Yang menggembirakan, lanjut Menkes, peserta program tidak saja sukses meningkatkan akses publik di daerah untuk menjangkau layanan kesehatan, tetapi program NS juga sukses memupuk rasa cinta Tanah Air. "Banyak dari para nakes muda yang sudah purnatugas dari program ini, kembali mengajukan diri untuk mengabdi di daerah," ujar Menkes Nila bangga, kemarin.

Karena WKDS, sebaran dokter spesialis jadi lebih merata. WKDS dilaksanakan berdasarkan Perpres No 4/2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. Melalui kebijakan tersebut, setelah masa pendidikan, dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi ke daerah minimal satu tahun.

Hanya spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, kesehatan kandungan, bedah, dan anestesi yang ikut program WKDS. Menurut catatan Kemenkes, pada Januari-Juli 2017, 387 dokter spesialis sudah ditugasi di RS daerah yang membutuhkan tenaga spesialis.

Program lainnya, PIDI, merupakan program untuk meningkatkan kemahiran dan kemandirian dokter umum. Walaupun dengan tujuan utama peningkatan kualitas nakes, program itu telah membantu pemerataan dokter umum di seluruh Indonesia.

Selain memperhatikan penyiapan tenaga kesehatan, Kemenkes meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan layanan primer yang ada di daerah pelosok. Upaya yang dilakukan antara lain dengan pembangunan 124 puskesmas perbatasan di 48 kabupaten/kota.

Menurut data Kemenkes, dari sejumlah 9.754 puskesmas di seluruh Indonesia, tercatat sejumlah 3.396 merupakan puskesmas rawat inap dan 6.358 puskesmas nonrawat inap. Dari sisi peningkatan mutu, sejumlah 1.465 puskesmas di 1.306 kecamatan telah terakreditasi.