Dorong Persatukan Bangsa

KEMAJUAN pembangunan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran pers. Sebagai jembatan informasi, pers memegang peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan para pengambil kebijakan. Meskipun harus tetap kritis, pers juga harus objektif dan berimbang dalam menyajikan berita.

"Pers merupakan mata, telinga, sekaligus mulut suatu bangsa. Pers harus menjadi pilar terdepan dalam mempersatukan bangsa, bukan malah sebaliknya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Balroom Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).

Tahun ini HPN mengambil tema bertajuk "Pers Sehat Bangsa Hebat". Selain JK, peringatan HPN di Batam juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Abidin Hasibuan.

JK mengatakan, gerak maju pembangunan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran pers. Lewat pemberitaan, baik dari reportase audio, tulisan, dan visual, insan pers menyajikan informasi yang bisa menjadi kritik dan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam melaksanakan pembangunan.

"Pers sangat dekat dengan masyarakat sehingga dapat melihat langsung apa yang terjadi. Pemberitaan media bisa menjadi acuan bagi pemerintah guna menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pembangunan bangsa," tutur JK.

JK berharap, pers nasional kian dewasa dan matang dalam mencerna dan memberitakan permasalahan yang dihadapi bangsa. Tidak hanya menyajikan berita negatif, pers juga selayaknya menyajikan berita positif secara objektif dan berimbang.

"Berita buruk itu berita bagus harus berubah menjadi berita bagus adalah berita baik. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pers yang memahami situasi. Tapi kalau tidak ada masalah, nanti tidak ada berita juga persnya. Jadi tak apalah, itu menjadi riak-riak di Indonesia," selorohnya. kita semua," tuturnya.

Mitra pemerintah
Ke depan, JK mengatakan, insan pers harus menjadi mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan. Pasalnya, maju mudurnya pembangunan suatu bangsa tidak lepas dari peran insan pers lewat beragam pemberitaan yang disajikan.

''Pada saat awal pers nasional, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Politik mengubah situasi, kadangkala pers tergantung pada pemerintah maupun sebaiknya. Hal ini harus menjadi pertimbangan kit semua,'' tuturnya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, HPN tahun ini dapat menjadi momentum untuk mendorong agar pers lebih idealis dan independen dalam menyajikan pemberitaan. Pers harus bebas dari tekanan para pemilik media dan penguasa serta mampu menjadi motor yang memperkuat pembangunan bangsa.

"Peringatan HPN tahun ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan pers yang lebih sehat, idealis, mampu berpikir logis. Pers harus tetap independen dalam mengawal demokrasi," katanya.

Tanpa independensi, Rudiantara mengatakan, pers akan semakin dijauhi publik. Apalagi, publik kini makin cerdas mencerna pemberitaan yang disajikan media massa.

"Masyarakat akan lebih suka kepada media sosial yang lebih dekat dengan kebutuhannya dan mengerti mereka. Karena itu, selain sibuk dengan acara seremonial peringatan HPN, insan pers juga harus memikirkan solusi untuk membawa pers Indonesia yang lebih independen dan bersih," imbuhnya.

Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, pers dapat mengambil peran sebagai pendorong pemerataan pembangunan. Tidak hanya fokus pada isu-isu di Pulau Jawa, pers juga harus aktif memberitakan beragam permasalahan yang dialami masyarakat di berbagai daerah di luar Jawa.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri Abidin Hasibuan. "Orang luar daerah baru tahu bahwa Batam sudah maju ketika diberitakan oleh kantor berita asing," cetusnya.  (HK/S-25)