Muhammadiyah Siap Ikuti Kebijakan 5 Hari Sekolah

SEKRETARIS Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, aturan lima hari sekolah merupakan bagian dari pendidikan karakter yang menjadi amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ia menilai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melihat banyak masalah timbul karena kurang efektifnya sistem sekolah sekarang. Banyak waktu luang di luar kegiatan sekolah menyebabkan masalah.

"Selain itu, terdapat masalah akademik dan administrasi keguruan. Banyak anak yang mengikuti les mata pelajaran, keterampilan, atau kesenian setelah jam sekolah karena merasa tidak cukup diberikan oleh sekolah," kata Abdul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6).

Oleh karena itu, lanjut Abdul, kebijakan Muhadjir diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan itu dengan memaksimalkan peran guru, tenaga kependidikan, dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.

Meski demikian ia tak memungkiri kebijakan tersebut tetap bakal memengaruhi penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal yang sudah dijalankan Muhammadiyah.

"Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan sekolah, madrasah, diniyah, dan pesantren dalam bentuk boarding school, tidak sedikit warga Muhammadiyah yang bekerja sebagai guru. Karena itu Muhammadiyah jelas terdampak oleh kebijakan Mendikbud," jelas Abdul.

Namun, Abdul memastikan Muhammadiyah akan mengikuti kebijakan yang diterapkan pemerintah. Asalkan kebijakan itu tak bertentangan dengan ajaran Islam. "Sekolah lima hari adalah masalah strategi, bukan substansi. Karena itu Muhammadiyah menyikapi secara proporsional."

Karena itu, lanjut Abdul, terkait dengan kebijakan sekolah lima hari Muhammadiyah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan berpandangan luas dan bersikap luwes. Muhammadiyah berharap semua elemen masyarakat untuk tidak terlalu overreaktif menyikapi kebijakan Kemendikbud tentang sekolah lima hari.

"Pelaksanaan tidak bersifat serentak dan dipaksakan. Kebijakan dilaksanakan secara bertahap dengan suka rela sambil dievaluasi. Jangan terlalu dipolitisasi," tegasnya.

Ia juga mengimbau pmerintah tidak perlu gamang dengan banyaknya tekanan dan keberatan. Yang penting, dibangun komunikasi yang baik dan penjelasan yang komprehensif.

"Penolakan sebagian pihak lebih karena kurangnya informasi dan pemahaman. Jika memang tidak mampu, bisa minta dispensasi tidak harus memaksa kebijakan dihapus atau dibatalkan. Wait and see dulu sambil dipelajari kelebihan dan kekurangannya," pungkas Abdul. (MTVN/X-12)