Wonogiri Siap Sambut Pemudik

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Wonogiri siap menyambut kedatangan ratusan ribu warga boro atau perantau Wonogiri di kota-kota besar yang ingin merayakan mudik Lebaran. Saat ini sekitar 25% penduduk Kabupaten Wonogiri yang berjumlah lebih dari satu juta jiwa, merupakan perantau di kota-kota besar, terutama Jakarta dan sekitarnya.

"Dalam rapat kordinasi persiapan Lebaran 2017 harus menghasilkan kesiapan memadai, agar rombongan para sedulur boro yang ingin pulang merayakan Lebaran mendapatkan pelayanan baik dan memuaskan. Mereka di perantauan telah banyak membantu pemkab di dalam mengembangkan program pembangunan di pedesaan," ujar Bupati Joko Sutopo seusai memimpin Rakor Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan dalam rangka Idul Fitri di kawasan pemkab setempat, kemarin. Selain kesiapan dari pembenahan infrastruktur yang akan memperlancar arus mudik Lebaran, pemkab juga sanggup menyediakan 40 angkutan bus untuk membantu ritual mudik perantau yang belum berhasil.

Banyaknya warga Wonogiri yang melakukan boro ke luar kota sangat realistis, mengingat di daerah asal merupakan daerah tandus dan kurang berdaya ekonomi. Dengan merantau, warga bisa mengirimkan uang ke keluarganya di kampung asal karena sukses. Saat pulang ke kampung halaman, terutama saat mudik Lebaran, mereka pun tidak lupa bergotong royong membangun desa, seperti memberbaiki jalan-jalan, membangun masjid, dan kegiatan-kegiatan lain yang membantu Pemkab Wonogiri. "Karena itu, ritual mudik Lebaran ini, pemkab harus bisa mengimbangi di dalam pelayanan yang baik," tutur bupati.

Dalam rakor untuk persiapan Lebaran 2017 yang dihadiri kapolres, seluruh kapolsek, danramil, camat, kepala organisasi perangkat daerah, dan Bulog itu, bupati menyatakan keinginan sekaligus kesungguhannya selama dalam mempersiapkan pengamanan, baik itu menyangkut ketersediaan kebutuhan dasar dan persiapan lain dalam hal infrastruktur jalan. Bupati juga mewanti-wanti agar Tim Saber Pungli Kabupaten bekerja ekstra keras untuk membantu mengawasi sisi pendistribusian bahan pangan, agar tidak dimain-mainkan. "Arahan pemerintah sudah jelas, harus sesuai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan," tegasnya. (WJ/H-5)