PLTA Jatigede Beroperasi 2019

PEMBANGUNAN Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede yang berkapasitas 2 x 55 megawatt (Mw) sudah memasuki tahap konstruksi. Menurut rencana, proyek dengan nilai investasi US$140 juta itu selesai pada 2019.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ikut berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan Bendungan Jatigede. Pekerjaan yang dilakukan praktis hanya pengerjaan sipil dan pembangunan pembangkit.

Untuk pengerjaan tersebut, PLN menggandeng konsorsium PT Pembangunan Perumahan Tbk dan Sinohydro. Hal itu dikatakan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN, Nasri Sebayang, di Sumedang, kemarin (Kamis, 6/4).

"Progres pembangunannya sudah 20%, itu teknologi internasional, pengerjaan sipil internasional, mekanik. Geoteknik dan <>tunneling, turbinnya dari Tiongkok," ujar Nasri.

PLTA Jatigede merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air dari Waduk Jatigede di Sungai Cimanuk dan dapat membuat sistem kelistrikan Jawa-Bali semakin andal.

Beberapa konstruksi bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan di antaranya Adit Tunnel No 1 and 2, Power Station Silo 1 and 2, Tailrace Surge Shaft, dan Tailrace Tunnel.

Selain itu, PLTA Jatigede dibangun untuk mengurangi beban SUTT 150 kV Sunyaragi-Rancaekek, meningkatkan <>green energy mix di sistem Jawa-Bali, menurunkan biaya pokok produksi keseluruhan karena penggunaan energi air, dengan estimasi BEP ialah lima sampai enam tahun.

Nantinya, PLTA itu akan memasok listrik Gardu Induk (GI) Sunyaragi, Cirebon; GI Rancaekek, Bandung; dan GI Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati.

Proyek mangkrak
Pada bagian lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan permasalahan terkait dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Mw periode 2006-2016. Setidaknya empat pembangkit listrik mangkrak dan satu berpotensi mangkrak.

Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, pembangkit listrik yang mangkrak berada di PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB, dan PLTU Kalbar 2. Sementara itu, PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak.

"BPK menyimpulkan PLN belum bisa merencanakan secara tepat proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik," kata Harry seusai memaparkan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 dalam rapat paripurna, kemarin (Kamis, 6/4).

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan ada 34 pembangkit yang mangkrak. Hal itu disebabkan adanya permasalahan dalam pembangunan, mulai ketidakmampuan kontraktor sampai kendala teknis.

"Dalam RUPTL yang mangkrak 34 unit, itu akan di-terminated, ada 12 unit (yang tidak dilanjutkan). Di-terminated karena belum dilaksanakan. Yang kedua, kita belum kasih uang muka kemudian dibatalkan karena sudah digantikan transmisi," kata Sofyan di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (5/4).

Sementara untuk 23 unit sisanya, kata dia, PLN telah meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut.

Jika berdasarkan hasil kajian BPKP, harus diterminasi, strategi PLN untuk memastikan kebutuhan pasokan listrik pengganti pembangkit itu dilakukan dengan membangun jaringan transmisi atau gardu induk.(MTVN/E-2)