Penghiliran Jangan Kasih Kendur

HARGA sejumlah komoditas yang tengah memperlihatkan tren kenaikan diyakini pemerintah akan membantu pencapaian target ekonomi 5,1% tahun ini. Akan tetapi, kondisi tersebut jangan sampai membuat program penghiliran terabaikan.

Menurut Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, penghiliran yang dilakukan pemerintah dewasa ini belum memperlihatkan hasil signifikan. Hal itu disebabkan pemerintah salah dalam menerapkan konsep penghiliran.

Yose menerangkan, selama ini, pemerintah menganggap ketika harga komoditas sedang meningkat, nilai tambahnya pun akan ikut meningkat. Padahal, ketika harga meningkat, biaya untuk memberi nilai tambah menjadi lebih besar, dan akhirnya nilai tambah itu sendiri menjadi kecil.

“Itu yang menyebabkan hilirisasinya sulit sekali dan tidak akan tercapai, kecu-ali pemerintah menggelontorkan dana besar-besaran,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Harusnya, ujar Yose, penghiliran digenjot ketika harga komoditas tengah rendah.

Terlepas dari faktor harga, hilirisasi di Indonesia dinilai Yose belum akan mulus sulit selama pendukungnya belum cukup kuat, terutama di sektor kelistrikan. “Untuk hilirisasi, listrik jadi modal utama, didukung dengan infrastruktur dan penyediaan tempat eksplorasi dan pengolahannya. Ini yang sampai sekarang belum bisa disediakan untuk mendukung hilirisasi.”

Komoditas merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia. Beberapa tahun terakhir, turunnya harga berbagai komoditas, seperti minyak bumi mentah, minyak sawit, batu bara, dan sebagainya membuat ekspor tidak lagi bertaji dalam mendorong perekonomian nasional.

Namun, sejak beberapa bulan belakangan, harga beberapa komoditas utama memperlihatkan tren naik. Dari data Neraca Pembayaran Indonesia 2016, harga ekspor minyak nabati, yang didominasi minyak sawit, tumbuh 12,5% sepanjang tahun setelah pada 2015 kontraksi. Harga batu bara juga mencatat kenaikan lebih dari 54% pada triwulan IV 2016.

Kelengahan Indonesia dalam membangun hilirisasi juga ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan krisis global harusnya jadi momentum untuk mengembangkan industri hilir di Indonesia yang sampai saat ini belum tergarap optimal.

“Kita lama terbuai dengan tingginya harga komoditas sehingga melupakan pembangunan industri hilir, pengolahan, untuk mendapat nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis dan program prioritas Kalimantan Tengah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/2).

Ketergantungan terhadap ekspor komoditas membuat perekonomian nasional ikut terpukul ketika harga komoditas jatuh di pasar global, khususnya di daerah-daerah yang perekonomiannya amat mengandalkan komoditas.

Dalam rapat Selasa (14/2), Presiden menyinggung Kalimantan Tengah yang kaya akan sumber daya mineral serta hasil perkebunan dan kehutanan, tapi perekonomiannya terimbas kondisi pasar global. “Kalimantan Tengah perlu mengembangkan potensi ekonomi yang belum tersentuh agar tidak bergantung pada eksploitasi minerba dan kekayaan hutan yang suatu saat akan habis,” tegasnya.

Untuk membuka keterisolasian beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, infrastruktur transportasi, seperti kereta api, juga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik di daerah tersebut.

Seusai rapat, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut mangkraknya pembangunan proyek kereta api di Kalimantan Tengah lantaran belum ada jaminan risiko politik dari pemerintah Indonesia. “Investornya minta jaminan risiko politik pemerintah,” katanya.

Pembangunan proyek kereta api tersebut dikerjakan investor Tiongkok dan Indonesia. Sugianto juga mengatakan pembangunan proyek kereta api di Kalteng juga masih terkendala soal izin pinjam pakai kawasan hutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji permintaan jaminan tersebut, yang menurutnya baru diajukan investor setelah proses penawaran proyek selesai. (Nur/E-1)