Moratorium TKI Picu Perdagangan Manusia

KEBIJAKAN pemerintah memoratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah tidak efektif. Survei yang dilakukan Migrant Care pada Maret-Mei 2016 menunjukkan, meski sudah ada moratorium, TKI masih banyak yang pergi ke Arab Saudi untuk bekerja secara ilegal.

Menurut survei yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada periode pascamoratorium di 2015-2016, ditemukan sebanyak 2.793 pembantu rumah tangga (PRT) migran Indonesia tetap diberangkatkan ke Timur Tengah.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.021 orang ialah PRT yang baru pertama kali berangkat dan diberangkatkan menggunakan visa umrah, ziarah, dan mengunjungi keluarga.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Moratorium berpotensi menimbulkan aksi perdagangan manusia,” beber Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, di Jakarta, Selasa (14/2).

Peneliti bidang migrasi dan kewirausahaan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rofi Uddarojat menambahkan, budaya migrasi ke luar negeri memang sudah bertahan sejak lama dan pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikannya tanpa menyediakan solusi.

Dia menyebutkan, pada 2016 dana remitansi yang dikirim dari para TKI mencapai Rp97 triliun, lebih besar daripada realisasi dana bantuan sosial (bansos) pemerintah yang hanya disalurkan Rp49,6 triliun. Hal itu menunjukkan remintansi telah membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sebesar 26,7% pada 2000-2007.

Dengan begitu, lanjut Rofi, remitansi membantu membiayai kebutuhan keluarga para TKI di saat tidak ada pekerjaan yang cukup untuk membiayai keluarga mereka.

“Satu-satunya pilihan ialah bekerja di kota-kota besar atau bekerja sebagai TKI. Jadi, meski pemerintah menghentikan pengirim-an TKI atau PRT migran, tetap akan terus banyak yang mencari pekerjaan di sana karena kurangnya pekerjaan di dalam negeri dan tidak adanya pilihan,” terang Rofi.

Direktur Migrant Institute Muhammad Adi Chandra menambahkan, moratorium TKI ke Timur Tengah terbukti tak berjalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 60% angkatan kerja lulusan SMP ke bawah, dan permintaan kerja di Timur Tengah selalu tinggi. (Arv/E-4)