Kredit Supermikro Disiapkan

MASIH belum fleksibelnya kredit usaha rakyat (KUR) dalam memberikan pembiayaan membuat pemerintah mencari pelengkap dari program KUR yang sudah berjalan. Pemerintah berencana menyusun program kredit khusus supermikro untuk mereka yang tidak terjangkau oleh KUR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan desain itu sedang disiapkan pemerintah bersama lembaga terkait agar kredit itu bisa memberikan manfaat banyak dan bisa disalurkan tidak hanya lewat perbankan besar.

“Kalau desainnya sudah firm, nanti kita bisa menya­lurkan dana ke kelompok lebih rendah daripada KUR, tapi dengan tetap menjaga kemampuan dananya tetap bergulir,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (14/2).

Karena itu, menurut dia, penyaluran kredit supermikro ini nantinya bisa dilakukan melalui bank pembangunan daerah, koperasi, atau lembaga permodalan lainnya, seperti BMT Ventura. Pemerintah menganggarkan dana APBN Rp1,1 triliun untuk subsidi bunga maupun dari sisi plafonnya.

Menurut Menkeu, salah satu kendala penerapan kredit jenis ini ialah jumlah pelaku supermikro sangat banyak dan sulit dihitung ketimbang jumlah pelaku UMKM. “Idenya baik, tapi realisasinya bagaimana menerjemahkan ide dalam realitas karena jumlah pelaku supermikro begitu banyak,” katanya.

Selain itu, kata dia, bantuan kredit ini bukan hibah karena merupakan dana investasi harus dikembalikan sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan tata kelola yang berlaku. “Di sistem keuangan negara, kalau bukan hibah kita harus tetap menjaga, karena bisa dicatat sebagai kerugian negara. Jadi, kami melakukan secara hati-hati,” ujar Sri Mulyani.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan program untuk supermikro itu punya banyak jenis dan skema.

“Beberapa pemda punya program untuk supermikro. Kredit Rp200 ribu-Rp300 ribu kan supermikro. Itu juga bisa melalui produk yang dikeluarkan oleh pemda, BPR, atau lembaga keuangan mikro. Namun, yang jelas kami memberikan pengawasan,” jelas Muliaman.

Sistem kartu

Lebih jauh, Menko Perekonomian Darmin Nasution berencana menciptakan suatu sistem dari berbagai lembaga penyalur KUR agar bisa daring dengan sistem pemerintah sehingga bisa diketahui siapa yang disalurkan dan juga saat pengecekan diperlukan.

“Langkah berikutnya yang belum bisa sekarang, harus ada kartu. Tidak usah pintar sekali kartunya, tetapi ada record dari petani itu di dalam kartunya. Jadi ketika orang datang mau pinjam tiga hari sudah selesai. Kalau dia perlunya enam bulan jangan disuruh pinjam satu tahun karena ada kartunya,” terang Darmin.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Apalagi, bank punya batasan risiko untuk dipertimbangkan dalam menyalurkan kredit mikro, apalagi supermikro. “Gimana kita memahami bisnis dan mitigasi risikonya. Jadi, semua seakan-akan disamakan, termasuk subsidi. Pemahaman di dalam sektor, misalnya, sektor pertanian mana yang lebih berisiko.” (Ant/E-2)