Mengoptimalkan Penerimaan Negara

PROGRAM amnesti pajak yang digulirkan pemerintah hingga akhir Maret mendatang dinilai belum mampu mendorong penerimaan perpajakan 2016 mencapai targetnya. Begitu juga dengan jumlah dana repatriasi dan juga penambahan wajib pajak (WP) baru sebagai tambahan basis pajak yang dinilai cukup minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya berencana mengatur pengenaan pajak bagi sektor yang potensial untuk investor. Pasalnya selama ini ada ketimpangan sumber penyumbang pajak antara satu sektor dan sektor lainnya.

“Kalau kita lihat, hanya 62% dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak dengan SPT maupun dari sisi jumlah pelaku wajib pajak yang betul contribute dari segi sektoralnya,” kata Sri dalam Eximbank Investor Forum di Jakarta, Selasa (7/2).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai cukai dapat menjadi alternatif sumber penerimaan selain dari pajak.

“Cukai dapat menjadi pilih-an jitu sebagai penerimaan,” ujar Yustinus dalam Diskusi Publik Outlook Perpajakan 2017 di Jakarta, Selasa (7/2).

Selama kurun 2007-2014, realisasi penerimaan cukai cukup kinclong, selalu di atas target. Namun, rasio penerimaan cukai terhadap PDB Indonesia masih rendah ketimbang negara lain.

Rasio penerimaan cukai terhadap PDB Indonesia hanya 1,2%, lebih rendah daripada rata-rata negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 2,6%. Negara-negara seperti Bolivia dan Turki saja penerimaan cukainya masing-masing mencapai 7,8% dan 5%.

“Di Indonesia masih terbatas objek cukai. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai,” katanya.

Dengan pertimbangan eks-ternalitas dan best practice di negara lain, penambahan objek cukai baru yang dapat dipertimbangkan ialah minum­an ringan berpemanis, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak (BBM).

Dengan skema tarif terendah dan tertinggi, pengenaan objek cukai baru ini mampu menghasilkan tambahan penerimaan Rp28,52 triliun hingga Rp103,26 triliun atau 18,11% hingga 65,69% dari target cukai pada APBN 2017.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo mendorong agar pemerintah memperluas pengenaan cukai terutama terhadap produk yang dinilai perlu adanya pengendalian konsumsi. Hal itu karena pengenaan cukai saat ini masih fokus pada satu produk, yakni rokok.

“Nanti pelaku usaha rokok bisa melakukan class action karena merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya pada kesempatan sama.

Cukai plastik

Meski mendapat protes dari berbagai pihak, pengenaan cukai untuk plastik dipastikan tetap berlaku di tahun ini. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, pengenaan cukai plastik sudah pasti akan berjalan. Namun, peraturan itu butuh kebijakan kuat seperti peraturan pemerintah (PP).

“Jadi jangan khawatir, untuk plastik kemasan makanan dan minuman ini belum akan dikenai cukai terlebih dahulu,” ujar Heru di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (7/2). (Arv/Try/Mtvn/E-2)