Beban Utang Indonesia masih di Batas Aman

JUMLAH utang luar negeri pemerintah yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu bahan pertanyaan yang sering diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengajak publik untuk mencermati besaran angka utang luar negeri yang ditanggung pemerintah. Meski secara absolutnya jumlahnya meningkat, bila dibandingkan dengan gross domestic bruto (GDP), jumlahnya menurun. Data terakhir menunjukkan utang Indonesia mencapai US$316 miliar atau setara Rp4.216 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap GDP saat ini berada pada level 27%. Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan satu dekade lalu yang besarannya 32%.

Rasio utang Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang.

Di Indonesia, setiap kepala menanggung utang U$997. Bandingkan dengan Jepang yang penduduknya sudah makin tua, tetapi per kepala menanggung utang US$85.635. Atau bila dilihat, Amerika yang katanya negara yang paling kaya, setiap kepala dari yang paling tua hingga yang baru lahir menanggung utang per kapita US$62.000.

Persoalan di dalam keuangan negara ialah keseimbangan dan confidence yang muncul karena mereka melihat pemerintah mampu mengelola seluruh aspeknya secara kompeten dan kredibel.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berkali-kali mengatakan kredibilitas dan akurasi angka itu menjadi sangat penting karena kita tidak mungkin melakukan atau menyembunyikan suatu fakta. Paling baik dalam pengelolaan ialah transparan dan kredibel.

Tantangan pengelolaan APBN kita dalam hal ini tentu saja dari sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan bukan sesuatu angka yang pasti, tetapi bergantung pada kemampuan aparat mengumpulkan pajak baik dari pajak, bea cukai, maupun PNBP.

Di dalam pengelolaan APBN, pemerintah akan mencoba terus-menerus melakukan akurasi di dalam estimasi penerimaan sehingga confidence itu bisa terbangun. Masyarakat, market, dan para pemegang surat utang RI yakin akan reputasi Republik ini mengelola keuangannya dengan baik.

Bila semua orang memiliki kepercayaan, harga surat utang itu menjadi tinggi. Tinggi artinya suku bunganya rendah karena semua orang ingin memegang surat utang Indonesia. Menurut Sri Mul­yani, itu sesuatu yang disebut confidence have the value atau kepercayaan itu ada nilainya.

Paket kebijakan

Mengelola ekonomi Indonesia membutuhkan kebijakan dan instrumen-instrumen yang lain. APBN hanya menjadi salah satunya. Pemerintah mendorong peningkatan daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, bahkan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengelola moneter untuk berkontribusi di dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Bila diperhatikan, tujuan paket kebijakan ekonomi Indonesia ialah masyarakat makin mudah untuk berusaha. Masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses bisa memiliki akses. Untuk masyarakat yang selama ini dibebani regulasi dan izin,
dikurangi izinnya. Masyarakat yang harus menunggu satu minggu atau dua minggu barang mereka keluar dari pelabuhan sekarang tidak menunggu lagi tidak lebih dari dua hari.

Jadi, tidak hanya tidak perlu uang, negara kadang-kadang perlu mendisiplinkan birokrasi. Itu matters a lot, sangat berarti, bagi masyarakat karena dia akan menciptakan iklim investasi agar masyarakat memiliki confidence, akses, dan kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan produktif. Termasuk di dalamnya pemerintah juga melihat tren di dalam e-commerce menjadi sangat besar dan ini sudah direspons dalam paket kebijakan ke-14.

Sri Mulyani mencontohkan Perdana Menteri India Moddy yang waktu terpilih hampir bersamaan dengan Presiden Joko Widodo. Karena Moddy berasal dari Negara Bagian Gujarat yang ease of doing business-nya menempati top number one di India, dirinya ingin menularkan ke seluruh provinsi yang lain. Namun, bila dibandingkan Indonesia, sampai saat ini jauh lebih bagus dan lebih cepat.

Dalam dua tahun Presiden sampai datang sendiri ke pelabuhan. Bahkan sampai datang ke salah satu kantor.

Kalau kita tidak membuat institusi birokrasi menjadi efisien dan efektif, dia menjadi institusi yang hidup melayani dirinya, bukan melayani masyarakat. Untuk bisa menciptakan disiplin itu, birokrasi perlu terus-menerus diperbaiki dari sisi akuntabilitas. (B-1)