Dana Investasi Non-APBN Bisa Selamatkan Infrastruktur

DI tengah kontraksi APBN akibat lesunya penerimaan pajak, Program Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) diyakini dapat menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Karena program PINA ini tidak tergantung pada PMN (penyertaan modal negara) yang bersumber dari APBN," kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/12).

Pernyataan itu merespons rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerapkan program PINA dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Pada penerapan program tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menggandeng swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Misbakhun memuji langkah Menteri PPN/Kepala Bappenas yang menggulirkan program PINA sehingga diperkirakan dapat menyelamatkan program infrastruktur yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

"PINA itu langkah tepat yang menunjukkan Pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi untuk mencari solusi terhadap kendala keuangan negara," kata Misbakhun.

Menurut dia, langkah PINA ini sepatutnya semakin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dari Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas agar dalam melaksanakan kebijakan tersebut, memiliki dasar penugasan yang kuat. (X-12)