Berkaca dari Raja Ampat, Pengamat: Tidak Semua Potensi Tambang Boleh Dieksplorasi

TEMUAN kerusakan lingkungan di Kawasan Raja Ampat cukup mengkhawatirkan masyarakat. Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, mengungkapkan dalam mengembangkan sektor tambang, pemerintah harus menyadari bahwa tidak semua lahan yang berpotensi menjadi lahan pertambangan harus direalisasikan sebagai lahan pertambangan. 

Pemerintah harus berusaha mendiversifikasi peluang ekonomi yang ada, di mana pun itu di Indonesia ini, agar tidak tercipta ketergantungan yang berlebihan kepada satu sektor.

"Terlalu mengutamakan kepentingan sektor pertambangan justru membuat Indonesia semakin rentan secara ekonomi, karena berbagai faktor, baik faktor harga komoditas global dan kerusakan lingkungan, maupun faktor geopolitik dan lainya," kata Rony, Selasa (10/6).

Baca juga : NasDem Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Dievaluasi Menyeluruh

Di sisi lain, ia menyerukan bahwa temuan-temuan terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dikaji ulang karena mengindikasikan beberapa hal yang semestinya harus menjadi concern dan perhatian pemerintah mulai dari sekarang.

Pertama, pemerintah masih menganggap bahwa pertambangan sebagai sektor anak emas dibanding sektor lainya, tanpa memikirkan imbasnya di masa depan terhadap sebuah kawasan, terlebih aktivitas pertambangan tersebut dilakukan di kawasan konservasi berstatus khusus. 

"Persoalan mindset ini perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini. Pemerintah perlu belajar dari kasus-kasus pertambangan di Sulawesi, yang secara ekonomi dan sosial justru lebih merugikan Indonesia. Sehingga pemerintah harus menghindari terjadinya 'reproduksi sosial' di Papua, di mana segala persoalan yang terjadi di Sulawesi terkait dengan pertambangan nikel harus dihindari untuk terjadi kembali di Papua," ujar Ronny.

Baca juga : Kementerian HAM: Aktivitas Perusahaan Tambang yang Cederai Penegakan HAM Harus Ditindak Tegas

Di samping itu, Ronny menilai bahwa aktivitas pertambangan yang diberikan izin di kawasan konservasi khusus di satu sisi dan berstatus strategis di bidang lain, seperti pariwisata, misalnya, harus dikenai aturan yang jauh lebih ketat dibanding dengan kawasan biasa lainya. Sehingga, imbas pertambangan di sekitar kawasan strategis pariwisata dan atau berstatus geopark dunia tidak membunuh potensi pariwisata di kawasan tersebut.

"Kelestarian alam, mulai dari biota laut, kontur lahan, bentuk asli kawasan, sampai pada vegetasi harus dipastikan terjaga dan terjamin, baik secara konstitusional maupun secara teknis operasional," bebernya.

Kemudian, ia menyebut bahwa ada baiknya proses pertambangan yang sedang berjalan di Raja Ampat, dihentikan sementara atau dimoratorium dahulu, untuk selanjutnya ditinjau ulang dan dilakukan kajian khusus lanjutan hingga ditemukan formula baru dan aturan main baru yang lebih tepat serta lebih bisa diterima oleh semua pihak.

Terakhir, pemerintah perlu menghindari jebakan 'zero sum game' pada komoditas nikel, agar tidak terjebak ke dalam siklus renewable energy paradox, yakni ambisi untuk menyelamatkan planet dan mendorong dekarbonisasi justru ditempuh dengan jalan menghancurkan lingkungan. 

"Pertambangan, dari sisi manapun dilihat, sudah hampir pasti merusak lingkungan. Karena itu, good mining practice untuk komoditas nikel harus benar-benar diterapkan secara sangat ketat, agar imbas lingkungannya bisa minimal di satu sisi dan tidak destruktif terhadap bidang lain yang juga tak kalah strategisnya di sisi lain," tandasnya. (E-4)