Pemerintah Diminta tak Tunduk Sepenuhnya dalam Negosiasi TKDN dengan AS

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak tunduk pada tekanan Amerika Serikat untuk meniadakan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, kebijakan itu penting untuk menjaga arah industrialisasi nasional dan tidak boleh dikorbankan demi negosiasi tarif impor AS yang merugikan.

Pemerintah Indonesia diketahui tengah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat terkait kebijakan TKDN, khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk teknologi seperti iPhone.

Namun Faisal mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah arah kebijakan demi kepentingan pihak luar. "TKDN ini bagian dari upaya kita membangun industri di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasok lokal," kata Faisal saat dihubungi, Kamis (24/4).

Baca juga : Relaksasi TKDN Jadi Langkah Realistis Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS

Menurutnya, TKDN sejatinya adalah bentuk non-tariff measure (NTM) yang masih sangat dibutuhkan untuk perlindungan konsumen dan produsen di dalam negeri, serta untuk memperkuat daya saing produk lokal menghadapi serbuan impor.

Meski Faisal mengakui implementasinya masih memiliki kelemahan, khususnya pada aspek pengawasan dan efektivitas, ia menegaskan bahwa bukan berarti kebijakannya harus dihapus.

"Masalahnya bukan pada konsep TKDN-nya, tapi pada pelaksanaan. Monitoring dan penegakan di lapangan yang masih lemah," ujarnya.

Baca juga : Perubahan Regulasi TKDN Berpeluang Dorong Keberlanjutan Produksi Manufaktur Domestik

Faisal juga menyoroti potensi dampak negatif jika pemerintah mencabut kebijakan TKDN secara menyeluruh, hanya karena tekanan dari negara mitra dagang. "Kalau sampai mundur, ini menciptakan ketidakpastian bagi investasi, terutama yang sudah comply dengan TKDN selama ini," tegasnya.

Secara spesifik, Faisal menyebut tekanan Amerika terhadap TKDN berkaitan dengan produk Apple, khususnya iPhone, yang diwajibkan memenuhi kandungan lokal tertentu jika ingin dijual di Indonesia.

"Itu targeted. Mereka menyoroti produk mereka sendiri. Tapi jangan sampai kita justru beri pelonggaran secara pukul rata. Itu berbahaya," jelasnya.

Baca juga : Menteri PU: Belum Ada Arahan Prabowo Soal Relaksasi TKDN Konstruksi

Lebih jauh, Faisal mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario alternatif bila negosiasi dengan Amerika gagal. Ia menilai pendekatan menyeimbangkan kembali yang diinginkan Amerika berpotensi merugikan Indonesia secara tidak seimbang.

"Mereka sekarang mencari win-lose, bukan win-win. Kalau terlalu banyak tuntutannya dan merugikan kita, pemerintah harus bisa bilang tidak," kata dia.

Karenanya, Faisal menyarankan pemerintah mulai memperkuat pasar dalam negeri serta mencari pasar ekspor alternatif di luar Amerika. "Kalau memang tidak deal, kita harus siap dengan Plan B. Jangan sampai semua tergantung pada satu pasar," pungkasnya. (H-3)