Paham Kerakyatan ala Bung Hatta, Merakyat yang bukan Omon-Omon

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Muslim Indonesia, Ratna Sari menyampaikan bahwa wakil presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, alias Bung Hatta memiliki sebuah paham yang selalu dipegang teguh, yaitu paham kerakyatan. Ia mengatakan paham kerakyatan yang dimaksudkan Bung Hatta adalah bagaimana ia ingin menciptakan sistem ekonomi dan politik berpihak kepada rakyat. 

"Pada dasarnya ada tiga prinsip utama dalam paham kerakyatan, yang pertama adalah yang terkait dengan kemandiran ekonomi, kemudian yang terkait dengan keadilan sosial, lalu yang terkait juga dengan demokrasi ekonomi," ucap Ratna di acara Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema "Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", Rabu (19/3).

Terkait dengan kemandiran ekonomi, Ratna mengungkapkan bahwa Bung Hatta percaya bahwa negara yang merdeka harus memiliki ekonomi yang mandiri yang berarti tidak tergantung pada kekuatan asing dan karena rakyatnya mandiri, maka tercapailah kemandiran ekonomi. 

Baca juga : Menghargai Makanan Ala Bung Hatta 

"Dengan begitu, koperasi yang dalam pemikiran beliau itu adalah bentuk ekonomi yang sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu budaya gotong royong. Karena di koperasi sendiri, di situ adalah kesejahteraannya adalah bersama, tidak sendiri-sendiri. Jadi sangat-sangat relevan dengan apa yang telah beliau sampaikan," bebernya.

Kemudian, yang terkait dengan keadilan sosial, pada prinsipnya, Bung Hatta berharap bahwa dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi ini harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, terutama rakyat yang miskin dan tertindas.

"Dan yang terakhir, dari tiga prinsip tadi itu adalah terkait dengan demokrasi ekonomi. Dalam pandangan Bung Hatta di sini, bahwa rakyat di sini memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi, serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Rakyat di sini tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga rakyat juga memiliki hak untuk menentukan arah dari pembangunan tersebut," pungkasnya. (E-3)