Proyek 35 Ribu Mw Bisa Lewati Tenggat

MEGAPROYEK pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw) menjadi harapan pemenuhan kebutuhan listrik nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan rasio elektrifikasi masyarakat.

Kalaupun proyek itu melewati tenggat pembangunan di 2019, setidaknya Indonesia telah memiiliki kepastian cadangan listrik yang akan menggeliatkan pembangunan di berbagai sektor.

"Yang perlu kita waspadai jangan sampai cadangan listrik enggak ada," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya, cadangan listrik penting saat pasokan listrik mengalami masalah.

"Singapura hampir 80% cadang-an listriknya," ujarnya.

Luhut mengakui, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari 35 ribu Mw, hanya sekitar 10 ribu Mw yang hampir pasti selesai di 2019.

Pun sisa sekitar 7.000 Mw dari program pembangkit listrik 10 ribu Mw tahap I dan 2 (fast track program) dari era pemerintahan sebelumnya juga diperkirakan selesai di tahun yang sama 2019 dengan sebesar 9.000 Mw masih dalam pembangunan.

"Di 2019 pembangkit 35 ribu Mw yang beroperasi komersial (COD) sekitar 16 ribu-17 ribu Mw. Kita masih audit ulang," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas membahas proyek listrik 35 ribu Mw di Kantor Presiden, Selasa (2/11), Presiden Jokowi menyebut realisasi COD proyek 35 ribu Mw baru 36% dari target 2016.

Realisasi pembangkit COD Program TP1/TP2 reguler, yang merupakan bagian dari 7.000 Mw, mencapai 83% dari target kumulatif 2016 atau 53% dari target keseluruhan.

"Realisasi COD pembangkit listrik sampai 24 Oktober 2016 masih 29,4% dari target keseluruhan," kata Jokowi.

Di sisi lain, pemerintah mendorong realisasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) untuk mengatasi masalah sampah Indonesia.

Menurut Luhut, ada tujuh kota yang akan mengembangkan energi itu.

Salah satunya proyek PLTSa garapan Denmark di Semarang, Jawa Tengah, berkapasitas 1,3 Mw.

"Segera (ada) di Solo 7,5 Mw, di Jakarta juga, dengan teknologi macam-macam," katanya.

Untuk itu, pemerintah akan memberi insentif agar harga listrik dari sampah atraktif bagi para investor di kisaran US$0,13-US$0,16 per kilowatt hour (kwh), lebih tinggi daripada listrik batu bara yang US$0,09 per kwh.

"Masih ada kendala harga jual listrik antara investor dan PLN," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno. (Ant/E-3)