Jangan Lupa Kebut Belanja

PRESIDEN Joko Widodo mengulangi permintaannya agar penyerapan APBN 2017 sudah bisa dimulai sejak awal tahun. Itu dimulai dengan percepatan proses lelang.

Ini saya kira sudah mengingatkan 2 kali. Ini saya ulang lagi agar proses pralelang untuk seluruh kegiatan disiapkan sehingga Januari sudah ada pelaksanaan," kata Presiden Jokowi dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11).

Untuk tahun anggaran 2016, beberapa kementerian sudah melaksanakan itu, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Pertanian.

Realisasi belanja yang lebih cepat akan mengurangi potensi penumpukan pada akhir tahun anggaran.

Perekonomian juga bisa tumbuh lebih tinggi di awal tahun.

"(Awal tahun) bukan lelang, tapi pelaksanaan di Januari sehingga kita harap yang lain juga begitu," ia menekankan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung mengenai APBN 2018.

Ia ingin mengubah tradisi pembahasan menjadi lebih awal agar pelaksanaannya lebih optimal.

Pintanya, pada 2018, pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 6%.

Adapun target pertumbuhan ekonomi pada 2017 ialah 5,1%.

Jokowi mengakui itu tidak mudah.

Walakin, tingginya target akan mendorong pemerintah bekerja lebih keras.

Untuk mencapai target, investasi harus bisa tumbuh di atas 10%.

Kemudian, penopang lain, seperti konsumsi rumah tangga harus tumbuh minimal 5%.

Sementara itu, kondisi perdagangan luar negeri diharapkan lebih positif ketimbang saat ini.

"Ekspor harus bisa tumbuh di atas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2%-3%. Tapi, nanti tolong angka-angkanya, kalau masih ada ruang untuk ditingkatkan, tolong nanti bisa dikoreksi," pungkasnya.

Merespons instruksi Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan kementerian/lembaga akan mempercepat persiapan dokumen seperti daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pengadaan, dan sebagainya.

Ia pun berharap penerimaan pajak tahun ini akan mencapai targetnya Rp1.320 triliun sehingga pemerintah tidak perlu jorjoran menerbitkan utang pada awal tahun.

Sementara, untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi 6%, ia menilai sumber utamanya ialah investasi, terutama dari swasta.

Sebab, dana pemerintah terbatas serta harus menjaga defisit APBN kurang dari 3%.

"Dari swasta diharapkan bisa lebih dari 800 triliun, dari belanja BUMN bisa mendekati Rp700 triliun," jelasnya.

Di lain hal, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Sonny Loho mengatakan pihaknya akan merealisasikan pencatatan aset sumber daya alam milik pemerintah, seperti tambang, laut maupun hutan lindung, yang selama ini belum terekam dengan baik.

Aset sumber daya alam 'tersisih' karena prosedur pencatatannya relatif rumit.

"Karena harus dihitung per komponen, dari hutan, tambang, dan laut, serta hasil eksplorasinya. Kita baru memulai ini, nanti penilaiannya ada tekniknya sendiri," kata dia seusai rakernas peringatan satu dasawarsa DJKN di Jakarta, kemarin.

Menurut Sony, proses pencatatan aset sumber daya alam memerlukan biaya tidak sedikit sehingga akan difokuskan kepada beberapa sektor terlebih dulu.

"Kita masih uji coba dan sepertinya ke tambang dulu," ucapnya.

DJKN juga akan memvalidasi kembali aset milik pemerintah berupa bangunan, lahan maupun kendaraan yang terakhir kali dibuat pada periode 2006-2007.

"Kalau tanah dan bangunan kita validasi, nilainya akan naik lagi. Neraca akan semakin bagus, dan Indonesia bisa makin dipercaya," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi aset pemerintah per 30 Juni 2016 telah mencapai Rp5.285 triliun, atau sedikit meningkat setelah diinventarisasi.

Jumlah itu mencakup aset yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. (Try/Ant/E-1)