Fokus Memacu Sektor Riil

DI tengah berlanjutnya ketidakpastian global setelah bank sentral AS, The Fed, mempertahankan suku bunga acuannya, pemerintah dituntut fokus menggerakkan sektor riil lewat kebijakan ekonomi jangka pendek.

Pandangan itu disampaikan oleh sejumlah kalangan kepada Media Indonesia dalam berbagai kesempatan, kemarin.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan upaya menggerakkan sektor riil yang paling cepat dan efektif saat ini di antaranya memotong pajak dan mempercepat penggelontoran dana desa.

"Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami ingin pemerintah berani menurunkan pajak. Pada 2008 pemerintah menurunkan income tax dan corporate Jessica Sihite

DI tengah berlanjutnya ketidakpastian global setelah bank sentral AS, The Fed, mempertahankan suku bunga acuannya, pemerintah dituntut fokus menggerakkan sektor riil lewat kebijakan ekonomi jangka pendek.

Pandangan itu disampaikan oleh sejumlah kalangan kepada Media Indonesia dalam berbagai kesempatan, kemarin. Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan upaya menggerakkan sektor riil yang paling cepat dan efektif saat ini di antaranya memotong pajak dan mempercepat penggelontoran dana desa.

"Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami ingin pemerintah berani menurunkan pajak. Pada 2008 pemerintah menurunkan income tax dan corporate tax. Itu tindakan positif bagi perekonomian di tengah gejolak global pada waktu itu," kata Destry.

Terkait dengan penyaluran dana desa, lanjut Destry, pemerintah harus mengawal penyerapannya untuk mendanai proyek infrastruktur guna memacu geliat ekonomi warga di perdesaan.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM-UI Teguh Dartanto menambahkan pemanfaatan dana desa tersebut diutamakan pada proyek yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

"Proyek berorientasi padat karya musiman bisa menjadi sumber nafkah di tengah pertambahan jumlah penduduk miskin," jelas Teguh. Saat menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap dana desa dapat menjadi bantalan penahan atas dampak perlambatan ekonomi nasional.

Marwan menyakini potensi gelombang PHK dan menurunnya daya beli warga desa dapat diredam dengan pemanfaatan dana desa tersebut. "Dana desa harus dipakai membangun proyek seperti jalan, irigasi, sanitasi, usaha tani, dan embung. Saya yakin proyek di desa dapat menekan pengangguran dan kemiskinan.

"Sebelumnya, BPS melaporkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2015 sebanyak 570 ribu orang menjadi 17,94 juta, dari sebelumnya 17,37 juta pada September 2014.

Instrumen baru

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif PPh badan dan perseorangan sebagai stimulus perekonomian.

"Tidak salah pemerintah mengorbankan target penerimaan pajak asalkan perekonomian di segala lini kembali mengeliat. Target pajak Rp1.294,2 triliun dalam APBN Perubahan 2015 ambisius. Itu sinyal positif untuk mendorong daya beli masyarakat," kata Haryadi.

Di sisi lain, untuk mengimbangi mata uang dolar AS yang pergi meninggalkan pasar keuangan Indonesia, menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan segera menyu sun instrumen investasi baru untuk menarik dolar AS kembali masuk ke dalam negeri.

"Perlu insentif untuk menarik dolar AS guna memenuhi kebutuhan devisa di dalam negeri. Nanti, menyimpan dana di Indonesia lebih menarik karena suku bunganya lebih menarik. Pemilik dana tidak sekadar memperhatikan tingkat suku bunga. Mereka juga melihat kemudahan untuk menggunakan dana tersebut," tandas Bambang di Batam, akhir pekan lalu. (Fat/Uud/Tes/HK/X-4) tax. Itu tindakan positif bagi perekonomian di tengah gejolak global pada waktu itu," kata Destry.

Terkait dengan penyaluran dana desa, lanjut Destry, pemerintah harus mengawal penyerapannya untuk mendanai proyek infrastruktur guna memacu geliat ekonomi warga di perdesaan.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM-UI Teguh Dartanto menambahkan pemanfaatan dana desa tersebut diutamakan pada proyek yang menyerap banyak tenaga kerja lokal.

"Proyek berorientasi padat karya musiman bisa menjadi sumber nafkah di tengah pertambahan jumlah penduduk miskin," jelas Teguh. Saat menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap dana desa dapat menjadi bantalan penahan atas dampak perlambatan ekonomi nasional.

Marwan menyakini potensi gelombang PHK dan menurunnya daya beli warga desa dapat diredam dengan pemanfaatan dana desa tersebut. "Dana desa harus dipakai membangun proyek seperti jalan, irigasi, sanitasi, usaha tani, dan embung. Saya yakin proyek di desa dapat menekan pengangguran dan kemiskinan.

"Sebelumnya, BPS melaporkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2015 sebanyak 570 ribu orang menjadi 17,94 juta, dari sebelumnya 17,37 juta pada September 2014.

Instrumen baru

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif PPh badan dan perseorangan sebagai stimulus perekonomian.

"Tidak salah pemerintah mengorbankan target penerimaan pajak asalkan perekonomian di segala lini kembali mengeliat. Target pajak Rp1.294,2 triliun dalam APBN Perubahan 2015 ambisius. Itu sinyal positif untuk mendorong daya beli masyarakat," kata Haryadi.

Di sisi lain, untuk mengimbangi mata uang dolar AS yang pergi meninggalkan pasar keuangan Indonesia, menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan segera menyu sun instrumen investasi baru untuk menarik dolar AS kembali masuk ke dalam negeri.

"Perlu insentif untuk menarik dolar AS guna memenuhi kebutuhan devisa di dalam negeri. Nanti, menyimpan dana di Indonesia lebih menarik karena suku bunganya lebih menarik. Pemilik dana tidak sekadar memperhatikan tingkat suku bunga. Mereka juga melihat kemudahan untuk menggunakan dana tersebut," tandas Bambang di Batam, akhir pekan lalu. (Fat/Uud/Tes/HK/X-4)