Bangun Jalan Paralel untuk Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan

SEJALAN dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), tentu akan ada beberapa program lain yang dibutuhkan. Layaknya pintu gerbang yang indah, pasti akan seimbang keindahannya jika akses masuknya juga dipercantik. Akses jalan yang terbuka itu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, khususnya di wilayah daerah perbatasan.

Membangun Indonesia dari pinggiran tetap menjadi fokus prioritas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agenda Nawacita ini telah dimasukkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, dan dijabarkan ke dalam agenda perencanaan kewilayahan dan kerangka anggaran hingga 2019.

"Ini juga sejalan dengan PLBN, kita perintahkan pembangunan akses atau jalan perbatasan yang sejajar dengan batas negara. Jadi di Kalimantan, dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di NTT, dari Motaain sampai Motamasin di Selatan. Dan di Papua dari Jayapura sampai ke Merauke," terang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, belum lama ini.

Jalan Paralel Perbatasan nantinya membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Kalimantan, dan sejajar dengan garis perbatasan negara Indonesia-Malaysia.

Sepanjang 2.600 kilometer jalan paralel perbatasan di Kalimantan ditargetkan tembus alias dapat dilalui kendaraan pada 2018. Saat ini tinggal tersisa sekitar 448 km yang belum dibuka untuk jalan. Sedangkan tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan penanganan jalan paralel mulai dari Temajuk sampai Sei Ular.

Untuk Kalbar, Kementrian PUPR fokus untuk melanjutkan sisa penembusan dari Temajuk-Nanga Era (batas Kaltim). Termasuk juga penanganan akses perbatasan dengan melakukan pelebaran menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau. Serta rekonstruksi ruas jalan Sei Kelik-Siduk-Ketapang untuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata maupun penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten-Kabupaten Perbatasan seperti di Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, maupun Bengkayang.

Fokus perbatasan di Kalimantan Timur, Kementerian PUPR menggarap pembangunan jalan Batas Kalimantan Barat menuju Tiong Ohang dan ruas jalan Long Pahangai-Long Boh.

Untuk Kalimantan Barat menembuskan sisa yang belum tembus dari Temajuk-Nanga Era (batas Kaltim) termasuk penanganan akses perbatasan dengan melakukan pelebaran menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau. Serta rekonstruksi ruas jalan Sei Kelik-Siduk-Ketapang untuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata.

Selain itu, juga penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten-Kabupaten Perbatasan seperti di Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, maupun Bengkayang.

Jalan perbatasan di ruas Entikong hingga Balai Karangan bakal dibangun menjadi 4 lajur. Sehingga diharapkan akan menjadi urat nadi perekonomian di Provinsi Kalbar, terlebih menyambut MEA.

Di Kaltara, Kementerian PUPR akan menembuskan jalan paralel perbatasan dari Long Boh (Batas Kalimantan Timur), Metulang, Long Nawang, Long Pujungan, Long Kemuat, Langap, Malinau yang kondisi sekarang sebagian masih hutan dan terisolasi.

Kementerian PUPR juga merekonstruksi jalan dari Apas, Simanggaris menuju batas negara, dan menembuskan dari Mensalong ke Tau Lumbis yang masih terisolasi. Kemudian dari Malinau ke Long Bawan termasuk Penanganan ruas jalan di Pulau Sebatik, pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Kalimantan ada sekitar 2.600 km jalan paralel perbatasan ini sudah, insya Allah, kalau tembusnya sudah tembus, tinggal kita memperkeras dan melakukan pengaspalan," imbuhnya.

Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia, Kementerian PUPR juga fokus untuk pembangunan jalan paralel perbatasan. Jalan paralel di Papua akan rencananya akan membentang sepanjang 1.100 km. Sedangkan untuk jalan paralel di NTT, saat ini sudah berhasil tembus 100%.

"Di Papua, total panjang ada 1.100 sekian km, ini tidak mungkin semua tembus, masih sekitar 200 km tembus. Kemudian di NTT sebagian besar sudah tembus dan pengaspalannya,” terang Menteri.

Kendati saat ini kondisi jalan paralel yang sejajar dengan perbatasan negara tetangga di Kalimantan dan Papua belum tembus, Kementerian PUPR terus fokus untuk menembuskan jalan paralel tersebut. Sebab paling lambat, 2018-2019, semua jalan paralel tersebut harus sudah berhasil ditembus atau bisa dilewati kendaraan.

"Targetnya, yang diberikan pada kami, paling lambat 2018 atau 2019, semua jalan perbatasan itu sudah tembus," pungkasnya.

Selain upaya pembangunan jalan paralel tersebut juga akan disertai dengan program lain seperti pembangunan pos lintas batas dan pembangunan kawasan permukiman.

"Selain jalan perbatasan yang paralel, 2018 ini pos lintas batasnya, bangunan-bangunan yang menurut saya bangunannya sudah tidak layak huni. Kemudian 2019, kita selesaikan penataan kawasan," lanjutnya.(RO/OL-4)