Mendongkrak Kualitas SDM Industri Kecil dan Menengah

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM mencatat bahwa Indonesia memiliki 58 juta pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Jumlah itu dipastikan terus bertambah. Semakin banyak UMKM, akan dinilai sangat baik karena mampu menjadi pendorong perekonomian negara.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah telah menelurkan beberapa kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, misalnya dengan menjalankan skema <>one village one product (OVOP).

Ia menjelaskan, secara umum program OVOP sudah menjadi gerakan. Beberapa daerah juga sudah mengawal pengembangan OVOP di daerah masing-masing. Misalnya di Jawa Tengah, pemerintah sudah memiliki program 76 produk unggulan daerah yang ditetapkan dengan peraturan gubernur (pergub). Selain Jawa Tengah, terdapat pula Sumatra Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat yang merupakan daerah yang cukup konsisten mengembangkan OVOP.

"Kami berharap daerah lain juga mengikutinya. Pengembangan OVOP tidak mungkin hanya oleh pusat. Peran daerah harus memimpin, yang didukung oleh stakeholders lainnya. Kita di pusat akan terus mengawal program OVOP ini serta upaya pengembangan infrastruktur, sarana, dan jaringan pemasaran produk unggulan oleh UMKM," tuturnya kepada Media Indonesia.

Tidak hanya itu, kebijakan pro-UMKM lainnya yakni dengan kepastian dari pemerintah yang akan kembali menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) pada 2017 mendatang menjadi 7% dari yang saat ini sebesar 9%.

"Dengan diturunkannya KUR, tentunya akan semakin tingkatkan produksi para pelaku usaha. Apabila skala usahanya meningkat, bisa berpotensi menyerap banyak tenaga kerja."

Pemerintah pun turut serta dalam mengembangkan pendidikan vokasi bagi sumber daya manusia (SDM) dunia industri. Contohnya, Kementerian Perindustrian meningkatkan kerja sama strategis dengan dengan Jerman dan Jepang.

"Kerja sama pendidikan vokasi antara Kementerian Perindustrian RI dan Jerman telah dilakukan cukup lama melalui program Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET)," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto seusai pertemuan dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, kepada Jepang, Menteri Airlangga meminta kepada perusahaan otomotif Daihatsu Motor memperbanyak peserta program <>Intra Company Transferee (ICT) dari Indonesia untuk mempercepat proses alih teknologi. Program ICT diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi pendidikan vokasi di Tanah Air.

"Hal itu bisa dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sekolah menengah kejuruan dan politeknik di Indonesia," tegas Airlangga dalam kunjungannya ke Daihatsu Technology Center di Shiga, Jepang, pekan lalu (14/10).

Dukungan asosiasi
Asosiasi pengusaha juga diajak menjadi mitra aktif bagi pemerintah dalam menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Hal itu guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Menperin Airlangga memberi tantangan kepada asosiasi untuk ikut memfasilitasi tumbuhnya wirausaha baru sebanyak 9.000 hingga pada 2021. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, hingga 2014, jumlah IKM mencapai 3,5 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9 juta orang. Dari jumlah IKM itu, nilai tambah yang diberikan sebesar Rp222 triliun serta kontribusi terhadap PDB industri nasional sebesar 34.56% pada 2014.

"Apabila langkah sinergi berjalan baik, itu akan mempercepat populasi wirausaha baru untuk industri kecil sebanyak 20.000 dan industri menengah sekitar 4.500 unit dengan rasio penyebaran di Jawa dan luar Jawa 60:40," ujarnya beberapa waktu lalu.

Ketua Umum HIPPI Suryani Sidik Motik mengatakan peran HIPPI selama ini dalam memajukan IKM nasional melalui dua hal, yaitu mendukung kebijakan pemerintah dan bermitra dengan pemerintah.(Arv/E-2)