Pertamina-Wika Produksi Aspal Hibrida

PT Pertamina (persero) dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk berkolaborasi mencampur aspal yang mereka hasilkan untuk memproduksi aspal hibrida. Produk bersama itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan raya seiring percepatan pembangunan infrastruktur nasional. "Saat ini perseroan memiliki 600 ribu ton aspal per tahun. Sebanyak 300 ribu ton diproduksi Kilang Cilacap, Jawa Tengah, 300 ribu ton lainnya masih impor," ujat Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto seusai menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kedua perusahaan di Jakarta, kemarin. Perjanjian kerja sama kedua BUMN itu ditandatangani Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan Direktur Utama Wika, Bintang Perbowo.

Sementara itu, produksi aspal alam dari Wika yang mencapai 300 ribu ton per tahun sebagian besar justru diekspor ke Tiongkok lantaran tidak terserap di dalam negeri. "Nantinya ada 900 ribu ton aspal per tahun. Sudah pasti terserap semua karena permintaan aspal nasional 1,2 juta ton per tahun," tutur Dwi. Hardadi menambahkan, kedua perusahaan akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) hingga akhir 2015. "Bentuk perusahaan joint venture pengolahan dan produksi aspal hibrida, pabriknya di Cilacap, Jawa Tengah," katanya. Bintang menyatakan aspal hibrida itu akan dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur nasional yang ditangani Wika.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang hadir bersama Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan siap menyerap seluruh produksi aspal dari Pertamina dan Wika tersebut. "Produk dalam negeri ini akan meningkatkan ekonomi. Kami akan serap berapa pun yang diproduksi," ujar Basuki.

Tunggu perpres kilang
Di sisi lain, Pertamina masih menunggu peraturan presiden (perpres) untuk pembangunan dua kilang pengolahan minyak mentah di dalam negeri. "Kalau perpres turun dalam 1-2 minggu ke depan, di November 2015 kita mulai market sounding mencari mitra strategis," ucap Hardadi. Menurut rencana, dua kilang itu akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur, dan di Pulau Jawa berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph) per unit. "Proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta itu kita targetkan selesai di 2020-2021," tandas Hardadi.

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritisi rencana Pertamina membangunan kilang penyimpanan (storage) untuk menambah cadangan BBM nasional dari 18 hari menjadi 30 hari senilai US$ 2,4 miliar (Rp31,2 triliun). "Proyek itu tidak urgen karena Indonesia masih mengimpor BBM. Kalau mau, yang bangun perusahaan pemasok BBM, bukan dari APBN. Untuk ketahanan energi, lebih baik membangun pipa gas," ucapnya.