PMN untuk Empat BUMN Disetujui Parlemen

KOMISI XI DPR RI akhirnya menyetujui pemberian pe­nyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp9 triliun kepada empat badan usaha milik negara (BUMN). Nantinya, PMN tersebut akan dilakukan melalui mekanisme penerbitan saham baru dengan hak memesan efek lerlebih dahulu (rights issue) dengan menggunakan pagu anggaran APBN-P 2016.

“Ada delapan fraksi yang menyetujui dengan catatan, dan satu fraksi yang tidak hadir, yakni Fraksi Partai Demokrat. Fraksi yang setuju, yakni PDIP, Golkar, PAN, NasDem, Hanura, PKS, PKB, dan PPP. Sementara itu, Fraksi Gerindra memandang PMN belum tepat waktunya,” ung­kap Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat membacakan hasil keputusan rapat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Keempat BUMN penerima PMN tersebut ialah PT Wijaya Karya (persero) Tbk yang memperoleh Rp4 triliun, PT Krakatau Steel (persero) Tbk yang mendapatkan Rp1,5 tri­liun, PT Jasa Marga (persero) Tbk sebesar Rp1,25 triliun, dan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk senilai Rp 2,25 triliun. Sementara itu, dana yang diperkirakan bisa diserap dari publik sebesar Rp5 triliun dengan porsi WIKA Rp2,1 triliun, Krakatau Steel Rp300 miliar, Jasa Marga Rp450 miliar, dan PP sebesar Rp2,15 triliun.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meng­ungkapkan dukungan DPR terhadap PMN akan mendorong akselerasi ke empat BUMN tersebut dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Ekonomi dunia sedang sakit, dalam kondisi tersebut, kita jangan terseret dengan kondisi yang ada. Pemerintah membangun infrastruktur besar-besaran itu bukan keputusan jangka pendek. Memang dampaknya 3-4 tahun, tetapi investor akan melihat Indonesia bagus sebagai tempat investasi,” terangnya.

Darmin mengungkapkan pemerintah akan benar-benar menjaga penggunaan dana PMN tersebut agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang diajukan agar dapat menciptakan dampak berantai yang diharapkan.

“Kami berjanji catatan (dari DPR) itu akan kami laksanakan. Kami akan jaga betul agar BUMN tidak aneh-aneh dalam menggunakan dana. Saya sudah sampaikan ke Menteri BUMN harus membuat standar khusus, profit BUMN sektor tertentu harus ditentukan besaran tertentu. Kalau tidak tercapai, direksinya diganti,” pungkas Darmin. (Dro/E-3)