Andai Harga Gas Industri Melandai

KALANGAN industri pengguna gas bumi masih harus berandai-andai untuk mendapatkan harga gas yang ekonomis. Saat ini pembahasan untuk penurunan harga gas tersebut masih berkutat dengan hitungan harga produksi, tarif transmisi, dan distribusi yang harus juga memberi margin yang pantas kepada pelaku usaha di sektor hulu dan hilir migas.

”Kita masih melihat capex mana yang bisa dirundingkan atau diturunkan, begitu juga untuk opex-nya. Permasalahan di hilir terdapat persoalan margin trader, persoalan toll fee yang masih di bahas, sehingga belum ada keputusan dan perkiraan angka,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi harga gas industri di Jakarta, kemarin.

Rapat itu, imbuhnya, fokus pada pembahasan struktur biaya penggantian operasi (cost recovery) hulu migas untuk jangka pendek dan jangka menengah. “Perlu diidentifikasi apa yang ada dan direncanakan, apa yang bisa dilakukan jangka pendek dan menengah,” lanjut nya.

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengakui perlu adanya pembenahan dalam distribusi gas. Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, menambahkan saat ini harga gas di ­Sumatra bisa US$9,9, tapi masih akan diefisiensikan lagi hingga US$8 per million metric british thermal unit (mmbtu). Adapun untuk harga gas di Jawa masih dalam pembahasan. “Untuk regulated margin distribusi nanti Permen ESDM 19/2009 akan kita revisi segera,” papar Wirat.

Selain itu, pihaknya sudah memenuhi permintaan Kementerian Perindustrian untuk penambahan dari 7 menjadi 10 industri. “Untuk kontraknya akan dilihat lagi detailnya, akan jadi per daerah, opsinya akan dilihat dari strukturnya,” pungkas Wirat.

Hemat Rp31 triliun
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan industri butuh solusi cepat guna membangkitkan kembali sektor tersebut di tengah harga gas di atas US$6 per mmbtu. “Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas,” tegasnya.

Menurutnya, penurunan harga gas bisa menciptakan penghematan Rp31 triliun serta pembangunan industri bisa lebih merata, tidak melulu di Pulau Jawa.

Dari Kantor Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meme-rintahkan agar harga gas ditekan hingga di bawah US$6 per mmbtu di akhir November 2016. “Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing gara-gara masalah harga gas yang terlalu mahal. Saya minta dilakukan langkah konkret agar harga gas lebih kompetitif,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, kemarin.

“Ini harus dibenahi karena implikasi besar pada kemampuan daya saing industri kita terutama keramik, tekstil, petrokimia, pupuk, baja, yang banyak gunakan gas,” tuturnya.

Di sisi lain, Executive Committee Chairman Indonesian Gas Society (IGS) Achmad Widjaya mengatakan penurunan harga gas industri sulit dilakukan dengan aturan hukum yang masih tumpang-tindih. Masih ada aturan Permen ESDM 19/2009 yang menyatakan pipa gas semestinya bersifat open access dan bisa diakses trader sehingga harga gas di hilir akan sulit diatur. “Mestinya kalau pemerintah mau atur harga, Perpres 40/2016 bisa membatalkan permen itu, tapi nyatanya tidak,” tukas Achmad.

Dalam perpres itu disebutkan harga gas untuk tujuh sektor industri US$6 per mmbtu. Namun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Besi dan Baja Hidayat Tri Seputro mengatakan harga gas untuk mereka masih US$8 hingga US$12 per mmbtu. (Pra/Jes/Pol/E-3)