Final, Pelonggaran Ekspor Konsentrat

PEMERINTAH tengah memfinalisasi revisi Peraturan Pemerintah No 1/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Revisi itu memungkinkan dibuka kembali ekspor bijih mentah beberapa jenis mineral tertentu.

Hal itu disampaikan Plt Menteri ESDM Luhut B Pan­djaitan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Ia mengatakan revisi itu akan memberi waktu tambahan maksimal 5 tahun untuk eks­por konsentrat sekaligus untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan smelter.

Berdasarkan PP yang sekarang berlaku, relaksasi ekspor konsentrat dibatasi hingga 11 Januari 2017. Artinya, lewat periode itu, hanya hasil tambang yang telah melalui proses pemurnian saja yang boleh diekspor.

“Jadi lima tahun itu maksimum. Kalau setelah lima tahun tidak mau (bangun smelter), kami akan setop dan cabut izinnya. Bukan smelter-nya, melainkan izin kau punya tambang,” tegasnya.

Luhut juga mengatakan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat akan dibarengi dengan penerapan bea keluar bertingkat sesuai dengan progres pembangunan smelter. Perusahaan yang tidak mampu membangun smelter dapat menggandeng perusahaan besar dengan skema plasma inti.

Aturan itu juga memberi opsi pembukaan keran eks­por mineral mentah seperti nikel. “Karena nikel yang kandungannya 1,8% itu tidak bisa diproses di dalam negeri. Mungkin kami akan pertimbangkan memberi kesempatan untuk diekspor.”

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menolak wacana pelonggaran ekspor mineral itu dengan mempertimbangkan investasi smelter yang sudah masuk, sekitar US$12 miliar dan mayoritas berbasis nikel. Pelonggaran itu dikhawatirkan membuat smelter kesulit­an mencari bahan baku.

Di tempat terpisah, CEO Vale Indonesia Nico Kanter menilai pembukaan kembali ekspor nikel mentah akan mengecewakan investor smelter. Vale telah berinvestasi fasilitas smelter di Sorowako. (Ant/Dro/E-1)