Upaya Mendongkrak Daya Saing Perlu Penyempurnaan

AKSI korupsi dan berbelitnya birokrasi membuat daya saing Indonesia menurun. Dalam laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017, Indonesia menduduki peringkat 41 dari 138 negara yang disurvei, turun empat peringkat dari posisi tahun lalu.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah telah berupaya mendongkrak daya saing Indonesia dengan beragam upaya, baik lewat pembelakuan aturan maupun kebijakan. Hanya saja, upaya-upaya itu rupanya belum mencapai target yang diinginkan. Apalagi, negara-negara lain juga turut berbenah diri.

“Berbagai aturan kita lakukan, termasuk amnesti pajak. Namun, mungkin saja kita berusaha keras, tapi negara lain lebih banyak lagi usahanya sehingga dia (peringkatnya) lebih baik,” ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan upaya Vietnam menggenjot produksi pertanian dan perkebunan. Negara tersebut mampu menyediakan lahan yang cukup bagi petani untuk bercocok tanam. “Di Vietnam pokoknya diberikan lahan cukup, semua bebas. Kita belum sampai situ.”

Walakin, imbuhnya, upaya mendongkrak daya saing bakal terus dilakukan pemerintah. Ukuran-ukuran yang ditetapkan di dunia internasional pun akan dijadikan bahan untuk mengevaluasi diri. “Itu kita pelajari lagi sehingga kita bisa mereformasi,” tandas Kalla.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan tolok ukur survei dari World Economic Forum itu. “Saya tidak tahu mereka ngukurnya gimana, bisa saja ngukurnya melebar ke mana-mana, jadi tidak nyambung,” ujarnya.

Ia meyakini, 13 paket kebijakan yang sudah dirilis pemerintah efektif memperbaiki perekonomian, khususnya dalam memperbaiki kemudah-an berbisnis (ease of doing business). “Ya kita tungu saja, (survei) EODB bulan depan. Kita lihat dalam 2-3 minggu ini. Mestinya membaik kalau EODB,” pungkasnya.

Terkait dengan kemudah-an berusaha, Presiden Joko Widodo bertekad Indonesia bisa masuk ke 40 terbaik. Di akhir 2015, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia ada di urutan 109 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia. (Deo/Nov/E-1)