Presiden Tolak Proposal Proyek Kereta Supercepat

PRESIDEN Joko Widodo sudah menerima rekomendasi dari Kemenko Perekonomian soal kereta supercepat. Ia pun memutuskan tidak akan menggunakan APBN dan meminta Kementerian BUMN untuk melakukan mekanisme business to business (B to B) terkait dengan pengadaan kereta supercepat Jakarta-Bandung.

"Saya putuskan tidak bebani APBN, tidak gunakan APBN. Saya minta agar B to B, dengan local content yang banyak. Kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan," tegas Jokowi di Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

Ditemui terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, setelah mendapat penjelasan aspek teknis, Presiden justru menilai proyek kereta supercepat Jakarta-Bandung yang berjarak 150 kilometer tidak diperlukan.

Menurutnya, kereta supercepat mencapai akselerasi maksimalnya, yakni 250 km/jam, setelah berjalan 14 menit. Padahal, pada proposal yang diajukan kedua negara, kereta api supercepat rata-rata hanya memerlukan waktu 8 menit untuk sampai di stasiun berikutnya.

Dipaparkan, Jakarta-Bandung berjarak lebih kurang 150 kilometer dengan 5 hingga 8 stasiun. Walau kecepatannya secara teoretis bisa 300 km/ jam, kereta tersebut tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan itu. Karena itu, sebelum mencapai kecepatan maksimum, kereta sudah harus direm sehingga kecepatannya hanya 200-an km/jam.

"Jadi keputusan Presiden ialah jangan kereta cepat. Cukup kereta kecepatan menengah yang 200 km/jam-250 km/jam. Tentu biaya lebih murah," kata Darmin mengutip Jokowi.

Untuk itu, ia menegaskan proposal kedua negara ditolak. Selain alasan tidak feasible, penolakan itu didasarkan pada komponen penjelasan dalam proposal yang menurutnya kurang lengkap.

Pengamat bidang transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan pembangunan kereta cepat tidak mungkin tanpa dana APBN.