Era New Normal, Industri Keuangan Syariah Mesti Fleksibel

INDUSTRI keuangan syariah harus menyiapkan diri dan beradaptasi untuk menghadapi era new normal, yakni era pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat dan masyarakat lebih selektif dalam berbelanja.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dalam pergelaran Konferensi Internasional Keuangan Syariah, di Jakarta, kemarin.
Muliaman menjelaskan ada beberapa langkah yang akan dilakukan OJK. Untuk jangka pendek, kata dia, OJK akan terus mengawal dan mengawasi kinerja industri keuangan syariah, terutama dengan adanya dampak pelambatan ekonomi, semisal apakah modal cukup dan kualitas kredit bisa diperbaiki.

Untuk jangka menengah dan panjang, OJK akan berfokus pada konsolidasi dan penguat­an modal agar setiap penurunan yang terjadi karena dampak global dapat dimitigasi kemampuan industri yang lebih kuat. “Salah satu­nya, rencana mewajibkan industri keuangan syariah yang notabene mayoritas anak usaha atau unit usaha memberikan kontribusi 10% dari total aset induk usaha,” ujarnya.

Saat ini bank syariah yang beraset mende­kati rasio 10% ialah Syariah Mandiri, mencapai Rp65 triliun atau sekitar 7,5% dari aset induk, Bank Mandiri, yang beraset mencapai Rp858 triliun.

Sementara itu, aset BRI Syariah baru sekitar Rp30 triliun, atau sekitar 3,3% dari total aset induk, BRI, yang beraset Rp900 triliun.

Meski demikian, Muliaman belum bisa memaparkan secara detail aturan itu sebab masih dalam tahap perancangan.

Namun, di tengah kondisi ekonomi yang melambat, OJK masih mencatat pertumbuhan yang baik terhadap industri keuangan syariah seperti terlihat pada perbankan syariah.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto memaparkan, berdasarkan data OJK sampai Juli 2016, industri perbankan syariah mencatat peningkatan pangsa pasar dari 4,6% pada periode Juli 2015 menjadi 4,81%. Diperkirakan, itu akan mencapai 5,13% apabila hasil konversi BPD Aceh menjadi Bank Umum Syariah (BUS) diperhitungkan. (Arv/Ant/E-2)