2017, Ada Cadangan Belanja Rp40,2 Triliun

PEMERINTAH menyiapkan dana cadangan belanja Rp40,2 tri­liun dalam postur sementara Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2017. Dana itu akan dimanfaatkan untuk tambahan anggaran bagi pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa.

“Dana ini akan dimanfaatkan sebagai tambahan belanja untuk mengurangi angka kemiskinan, cadangan risiko energi, pemenuhan kurang bayar DAU (dana alokasi umum),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, kemarin.

Menurut Sri, dana cadangan belanja antara lain berasal dari kenaikan asumsi lifting minyak yang semula diusulkan 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel, serta pengurangan biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) dari US$11 miliar menjadi US$10,4 miliar.

Ia mengatakan dana cadangan belanja Rp40,2 triliun akan dibagi menjadi tambahan belanja pemerintah pusat Rp36,7 triliun, kemudian tambahan transfer ke daerah dan dana desa Rp3,48 triliun.

Dari pos tambahan belanja pemerintah pusat itu, yang dialokasikan bagi cadangan risiko energi Rp4,35 triliun dan pemenuhan kurang bayar subsidi Rp11,38 triliun.

“Sementara itu, tambahan untuk transfer ke daerah Rp3,48 triliun seluruhnya untuk pemenuhan kurang bayar DAU (2016). Ini merupakan prioritas pemerintah karena ada penundaan DAU akibat situasi cash flow di APBN-P 2016,” kata Sri.

Dalam rapat itu, Banggar dan pemerintah menyepakati postur sementara RAPBN 2017, antara lain target pendapatan negara Rp1.750,3 triliun dan pagu belanja negara Rp2.080,5 triliun. Adapun target defisit 2,41% dari produk domestik bruto.

Sementara itu, asumsi makro yang di­setujui ialah pertumbuhan ekonomi 5,1%, inflasi 4%, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, dan nilai tukar Rp13.300 per dolar AS. Selain itu, harga minyak Indonesia (ICP) US$45 per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,150 juta barel setara minyak per hari.

ORI013
Pemerintah, kemarin, mulai menawarkan obligasi negara ritel seri 013 (ORI013) yang memiliki tingkat kupon 6,6% dan tenor 3 tahun. Masa penawaran dibuka sampai 20 Oktober 2016.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan tingkat kupon tahun ini lebih rendah ketimbang tahun lalu seiring dengan perkembangan fundamental ekonomi di Indonesia yang membaik.

Pemerintah menargetkan mampu me­raup hasil penjualan ORI013 Rp20 triliun. “Tapi indikasi permintaan dari 24 agen penjual mencapai Rp25 triliun,” ujarnya saat pembukaan masa penawaran ORI013 di Jakarta, kemarin.

Sampai kemarin, total penerbitan obligasi negara di 2016 sebesar Rp585,6 triliun. Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Loto Srianita Ginting menambahkan, tahun ini menjadi rekor tahun dengan penerbitan obligasi terbesar untuk membiayai defisit. Menurut dia, dalam sisa tahun ini akan ada tambahan Rp43 triliun sehingga penjualan surat utang negara secara bruto naik dari Rp611 triliun menjadi Rp654 triliun. Tambahan itu lantaran ada kemungkinan realisasi defisit APBN-P 2016 melebar dari target 2,35% menjadi 2,7%
“Tahun ini kita catat sejarah menerbitkan SBN di atas Rp600 triliun,” kata Loto seperti dilansir MetrotvNews.com, kemarin. (Ant/E-1)