Payung Hukum untuk Juru Ukur Independen Disiapkan

PEMERINTAH terus menggenjot percepatan sertifikasi tanah yang ditargetkan 25 juta hektare pada 2019. Upaya reformasi di sektor agraria tersebut salah satunya terkait dengan pelibatan dan perlindungan terhadap juru ukur independen.

”Masalah sertifikasi tanah ini kita percepat melalui reformasi pelayanan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang lebih responsif. Misalnya menggunakan sistem berbasis teknologi informasi (IT). Sebenarnya enggak ada yang spesifik tadi,” ujar Menteri ATR/BPN Sofjan Djalil seusai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin.

Pemerintah pun tengah menyiapkan payung hukum pengangkatan juru ukur independen. Penambahan juru ukur akan berkontribusi mempercepat upaya sertifikasi tanah.

“Kita angkat juru ukur independen. Sekarang dipersiapkan peraturan menteri (permen) sebagai dasar pengangkatan mereka sehingga bisa bekerja untuk laksanakan pengukuran untuk kepentingan ATR/BPN,” imbuhnya.

Target sertifikasi tanah pada tahun ini 1,2 juta hektare, yang kemudian meningkat 5-7 juta hektare pada 2017 dan 25 juta hektare pada 2019. (Tes/E-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Mediaindonesia.com