Ketua Umum PPUN Dorong Usaha Peternakan Berkelanjutan dan Berdaya Asing

NAIKNYA harga bahan baku pakan terutama bungkil kacang kedelai dan jagung, menyebabkan naiknya harga pakan dan DOC (day old chick). Satu sisi harga live bird sangat fluktuatif dan cenderung melemah seiring dengan turunnya daya beli.

Berbagai cara telah diupayakan pemerintah terutama mengatur supply dan demand di hulu (gps) dan SE di hilir (doc final stock). Kejadian ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan belum menemukan titik temu. 

"Masalah klasik ini adalah masalah bersama baik pemerintah sebagai pengatur regulasi maupun perusahaan swasta dan peternak mandiri sebagai pelaku dalam bisnis ini," jelas Ketua Umum Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN) Wismarianto saat pelantikan pengurus PPUN periode 2023-2028, di Bogor, Rabu (8/11)

Baca juga: Harga Kedelai Impor Melejit, Perajin Perkecil Ukuran Tempe 

"Sudah saatnya ketiga komponen ini duduk bersama untuk saling memberikan masukan tanpa menonjolkan ego masing-masing," ungkap  Wismarianto

Untuk itu PPUN, lanjut dia, sebagai salah satu asosiasi peternakan mencoba mengajak untuk duduk bersama, memberikan masukan kepada pemerintah dan perusahaan integrasi agar usaha peternakan bisa berkelanjutan dan berdaya saing dengan negara lain.

"Tentunya dengan memberikan kesejahteraan bagi pelaku budidaya ayam broiler dalam negeri," ujarnya.

Adapun usulan-usulan yang menjadi prioritas PPUN adalah pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, dengan cara mengaudit jumlah populasi ayam broiler skala nasional sehingga bisa diseimbangkan dengan permintaan pasar.

Baca juga: Peternak Rakyat Terjepit dalam Sistem Industri Peternakan Ayam

"Kedua, mendorong pelaksanaan Permentan No 32 Tahun 2017, khususnya kuota DOC FS 50% untuk peternak mandiri dan 50% untuk perusahaan besar agar bisa dilaksanakan secara benar," kata Wismarianto.

Ketiga, mendorong agar pelaksanaan pembangunan RPA untuk mengamankan 100% LB bagi perusahaan yang sudah diperintahkan sejak tahun 2017 dengan janji penyesuaian selama 2 tahun segera bias direalisasikan.

Baca juga: Kementan dan Pemkab Banjar Sinergi Dukung Wirausaha Peternakan Itik

Keempat, dengan adanya kuota di hulu (gps), seharusnya tidak disertai dengan kebijakan SE di hilir (final stock) dengan pertimbangan kuota di hulu sudah mencerminkan supply demand di final stock.

"Segera terbentuk segmentasi pasar yang jelas bagi peternak kecil mandiri dan perusahaan besar," tutur Wismarianto. (RO/S-4)