Tingkat Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Turun Tipis

BADAN Pusat Statistik (BPS) membukukan penurunan tipis tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini (gini ratio). Pada Maret 2016, rasio gini Indonesia mencapai 0,397, turun sedikit dari Maret 2015 sebesar 0,408 dan September 2015 sebesar 0,402.

Kepala BPS Suryamin menyebut rasio gini, baik di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Di perkotaan, rasio gini pada Maret 2016 sebesar 0,41, turun dari Maret 2015 yang sebesar 0,428. Sementara di perdesaan, rasio gini turun dari 0,334 pada Maret 2015 menjadi 0,327 pada Maret 2016.

"Sejak September 2014, ada kecenderungan rasio gini terus menurun di desa dan kota. Memang di kota rasio gininya masih lebih besar dari di desa karena kalau di desa rata-rata jenis pekerjaannya sama, misalnya petani. Kalau di kota, lebih bervariasi dan timpang," papar Suryamin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8)

Jika dilihat dari provinsi, kata Suryamin, Sulawesi Selatan menempati posisi teratas sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi terbesar, yakni sebesar 0,426. Tingkat ketimpangan itu pun naik dari 0,404 pada September 2015.

"Itu kami lihat karena di Makassar pertumbuhan ekonomknya cukup pesat, tapi di perdesaan mungkin tidak secepat di kotanya," tukas Suryamin.

Di samping rasio gini yang turun tipis, Suryamin mengungkapkan distribusi pengeluaran penduduk kelompok menengah atas naik dari 34,65% pada Maret 2015 menjadi 36,09% pada Maret 2016. Namun, distribusi pengeluaran masyarakat kaya turun dari 48,25% menjadi 46,89%.

"Ini menunjukkan yang paling besar menikmati kue semakin turun dan terjadi perubahan pada distribusi pengeluaran di kelompok pengeluaran menengah. Jadi ada kenaikan pendapatan pada mayarakat pengeluaran mengengah," ujar Suryamin.

Perbaikan tipis ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia pada Maret 2016, nilai Suryamin, disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, kenaikan upah buruh tani dari Rp46.180 pada Maret 2015 menjadi Rp47.559 pada Maret 2016 dan upah buruh bangunan dari Rp79.657 per bulan menjadi Rp81.481 per bulan.

Lalu, jumlah pekerja bebas di sektor pertanian juga naik dari 5,1 juta orang pada Februari 2015 menjadi 5,2 juta orang pada Februari 2016. Jumlah pekerja bebas di sektor non pertanian juga naik dari 6,8 juta orang menjadi 7 juta orang.

"Selain itu, ada kenaikan pengeluaran kelompok penduduk miskin dari Rp371.336 per kapita per bulan pada Maret 2015 jadi Rp423.696 per kapita per bulan pada Maret 2016," ucapnya.

Pun, Suryamin menduga adanya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah, pengembangan industri manufaktur, pariwisata, jasa, dan perdagangan juga membuat penyerapan tenaga kerja semakin baik. Hal itu yang dinilainya menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia.

"Bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera juga membuat masyarakat miskin daya belinya terjaga. Apalagi inflasi yang sampai saat ini juga terjaga. Makanya kami melihat ekonomi Indonesia menuju arah perbaikan," ucap Suryamin. (OL-3)