Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membutuhkan kepemimpinan industri di sektor terkait yang membantu pengembangan kesinambungan produksi dan pasar produk kelapa sawit. "BPDPKS itu pengelola data dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan persawitan di Indonesia," kata Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan dan Kebijakan Tata Kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di Jakarta, Jumat (29/7).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendukung rencana tersebut. BPDPKS dinilai dapat memberikan kondisi yang lebih stabil terhadap fluktuasi dan mengamankan posisi comparative advantage komoditas sawit. "Memang harus ada batasan untuk BPDPKS. Selain itu, perlu didefinisikan dengan baik berkaitan dengan riset. Riset terkait sawit perlu diarahkan dan didukung dengan data yang akurat," lanjut Darmin. Dia juga menegaskan perlunya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sistem sertifikasi diperkuat agar lebih diterima masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved