Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan RI menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPR RI Jumat (19/5) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dibacakannya KEM dan PPKF pada rapat tersebut menandai dimulainya pembicara pendahuluan dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2024.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan agar pemerintah bisa lebih realistis dalam menyusun asumsi-asumsi dasar yang akan digunakan dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2024 nanti. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu (20/5).
“Ditengah masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global dan mulai melandainya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional, proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 perlu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada,” kata Anis menanggapi KEM dan PPKF yang disampaikan pemerintah.
Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,7%
Dalam Pidato Menteri Keuangan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dimana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%.
Politisi PKS ini kembali mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih ditopang oleh hasil ekspor terhadap windfall harga komoditas unggulan yang tinggi.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (Q-to-Q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 terkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (YoY),” jelas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Baca juga: Bangun IKN dan Danai Pemilu, Belanja 2024 akan Tembus Rp3.400 Triliun
Menurutnya, Pemerintah sangat optimistis angka pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (YoY) pada April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Anis juga menjelaskan tren pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.
“PMI Manufaktur Global kembali terkontraksi di akhir Triwulan I 2023. Aktivitas manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 juga masih mengalami kontraktif, pada angka 27,3%. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global stagnan pada angka 2,7 hingga 3,0%. Sedangkan untuk perekonomian Indonesia tahun 2024, diprediksi berkisar antara 4,8% hingga 5,1%,” jelas Anis.
Pembahasan KEM-PPKF dan RAPBN 2024 merupakan pembicaraan pendahuluan dalam merancang APBN 2024. Oleh sebab itu, Anis menilai pemerintah perlu fokus dan memiliki skala prioritas dalam merancang kebijakan APBN 2024 di tengah kondisi global yang masih tidak menentu serta kondisi dalam negeri sendiri yang memasuki periode transisi kekuasaan menuju Pemerintahan baru pada 2024 nanti.
"APBN 2024 harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Menjaga sumber penerimaan dari sektor perpajakan yang mulai membaik dan perlu terus ditingkatkan, serta memastikan spending better terlaksana dengan efektif dan konsisten. Selain itu, janji Pemerintah untuk menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem akan terus kami kawal," ungkap Anis.
Menutup keterangan resminya, legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang baik Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden. Ia berharap pelaksanaanya dapat berjalan baik dan lancar, agar tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional semakin tinggi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Kita tentunya menginginkan situasi politik Indonesia pada tahun 2024 tetap stabil dan terkendali, hasil Pemilu akan menjadi cerminan bagi kehendak rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar fundamental ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan kokoh di masa yang akan datang,” tutup Anis. (RO/S-3)
Jelang Ramadan dan Lebaran, mungkin masih banyak masyarakat yang mengakses pinjaman lewat Pinjol untuk memenuhi kebutuhannya.
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Faktor harga beras yang tinggi saat ini disebabkan dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh sekelompok konglomerat, yang semestinya dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.
Pemerintah kembali berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.
Terhadap fenomena pinjol di kalangan pelajar, Politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengimbau penting juga peran orangtua dalam hal ini untuk mengingatkan dan menjaga anak-anaknya.
OJK seharusnya melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam perjudian online.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved