NIB per 3 Februari Capai 3,2 Juta, 94,78% UKM, Termasuk Sektor Parekraf  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Cipta Kerja akan memastikan proses pemberian izin investasi, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) akan berbasis digital dan manajemen risiko, sehingga investor tidak perlu lagi mendatangi secara langsung lembaga dan petugas terkait. Regulasi ini akan meminimalisir pungli yang selama ini kerap dikeluhkan.

“Sekali sudah ditetapkan digital, ya harus patuh, basisnya adalah kepercayaan pada investor dan pemenuhan persyaratan. Jadi kita akan bergeser dari pemenuhan dokumen menjadi manajemen risiko. Tidak bisa kembali lagi ke manual, karena akan merusak sistemnya,” kata Stafsus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta dalam acara Ngobrol Asik Bareng Mas Menteri (Ngobras)  tentang Perpu Cipta Kerja yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta, Selasa (14/2).

Arif juga menjelaskan, Perpu ini juga akan memberi akses pada para UKM yang selama ini terbukti menjadi penggerak utama ekonomi nasional pada perbankan. "Kontribusi jumlah mereka terhadap ekonomi itu kurang lebih mungkin 99% . Data Kemenparekraf juga menunjukkan, serapan tenaga kerja dari UMKM ini mencapai 97%,” kata Arif.

Akses bagi UKM untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) akan memungkinkan mereka mendapatkan akses kredit. “Karena data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 90% NIB itu berasal dari UMKM. Sisanya, yang hanya sekian persen, diisi oleh usaha besar dan menengah. Jumlah NIB yang terbit per tanggal 3 Februari 2023 adalah sebanyak 3.289.454. 94,78% yang terbit berasal dari usaha mikro. 3,48% dan sisanya usaha besar serta menengah," kata Arif.

Sementara Menparekraf Sandiaga Uno menilai Perpu itu akan membuat Indonesia, termasuk destinasi super prioritas (DSP) sangat ramah pada pemodal.  Lima DSP yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Kehadiran investor itu, kata Sandiaga, diharapkan akan mendukung pencapaian target wisatawan mancanegara 7,4 juta orang pada 2023. Angka tersebut tercatat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 2022 yang sebanyak 3,9 juta wisman. Begitu pula target wisatawan nusantara sebanyak 1,4 miliar kunjungan.

"Target kita di tahun ini tidak main-main karena ini dua kali lipat dibanding tahun lalu. Ini perlu percepatan dan investasi,” kata Sandiaga. (X-16)